JAKARTA – Adu pendidikan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang tengah berdebat soal APBD Jabar menarik perhatian publik. Purbaya dan KDM diketahui berselisih pendapat mengenai dana APBD yang mengendap di perbankan.
Perdebatan ini mencuat setelah Kementerian Keuangan mengungkap adanya praktik penempatan dana kas daerah di bank yang dinilai menghambat perputaran ekonomi. Pemerintah pusat mendorong agar dana daerah lebih cepat disalurkan untuk belanja produktif, termasuk proyek pembangunan dan layanan publik.
KDM membantah pernyataan Purbaya terkait dana mengendap tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito.
Menanggapi bantahan Dedi, Purbaya menyarankan agar Pemprov Jabar melakukan pengecekan langsung terhadap datanya sendiri.
“Saya bukan pegawai Pemerintah Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa saja sendiri,” ujar Purbaya.
Menarik untuk mengetahui latar pendidikan keduanya, berikut rinciannya:
Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020. Setelah menjabat sebagai Ketua LPS, Purbaya ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Dedi menyelesaikan studi S1 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman pada 1999. Ia kemudian menempuh pendidikan S2 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Widyatama pada 2022.
Dedi Mulyadi dikenal sebagai budayawan, aktivis lingkungan, dan politikus asal Jawa Barat. Ia mengawali karier politiknya sebagai Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta (1999–2004), kemudian menjabat Wakil Bupati Purwakarta (2003–2008) dan Bupati Purwakarta selama dua periode. Setelah itu, Dedi terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dengan daerah pemilihan Jawa Barat VII.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)