9.000 Siswa SMK Berhenti Sekolah, Mendikdasmen Inisiasi Program PKK dan PKW
JAKARTA - Harapan baru hadir bagi para pemuda yang sempat terhenti langkahnya di dunia pendidikan. Melalui program "Gerakan 1000 Lulusan SMK Produktif", pemerintah bersama berbagai pihak berupaya mengubah kisah suram para siswa putus sekolah menjadi cerita penuh harapan dan kemandirian.
Inisiatif ini lahir dari kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di berbagai tingkatan mulai dari pusat, provinsi Sumatera Selatan, hingga Kabupaten Ogan Ilir. Mereka menyatukan semangat untuk mengatasi salah satu persoalan pelik pendidikan vokasi di Indonesia tingginya angka putus sekolah di jenjang SMK.
Data BPS menunjukkan, lebih dari 9.000 siswa SMK atau sekitar 0,19 persen berhenti sekolah sebelum lulus. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara semua jenjang pendidikan. Kondisi tersebut menjadi alarm sosial yang tak bisa diabaikan, sebab anak muda tanpa keterampilan kerap terjebak dalam lingkaran pengangguran dan kemiskinan.
Program ini tidak hanya menambal kekosongan pendidikan formal, tetapi juga memberikan makna baru pada proses belajar. Peserta yang tergabung dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) menerima pelatihan yang komprehensif mulai dari pengembangan karakter, keterampilan kerja, hingga kewirausahaan.
Melalui PKK, peserta dibekali keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dengan harapan mereka siap masuk ke pasar kerja. Sementara PKW lebih mendorong peserta menjadi wirausaha mandiri, mengembangkan ide, menumbuhkan keberanian, dan membangun bisnis dari nol.
“Tujuan kami bukan sekadar menciptakan pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, Senin (30/6/2025).
Pelatihan yang diberikan menekankan pentingnya pola pikir bertumbuh dan mentalitas pantang menyerah dua hal penting yang sering kali menjadi pembeda antara sukses dan kegagalan.
Namun, di balik semangat itu, tantangan tetap nyata. Banyak peserta datang dari latar belakang ekonomi yang sulit. Ada pula yang terhenti pendidikannya karena alasan budaya, seperti pernikahan dini atau anggapan bahwa sekolah tidak berdampak langsung terhadap penghasilan. Untuk itu, program ini mencoba menjadi jembatan bukan hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan sosial para pemuda.
Pendidikan non-formal menjadi jalur yang ditawarkan sebagai solusi. Di sinilah pentingnya pendekatan inklusif pembelajaran tak harus berlangsung di ruang kelas, melainkan bisa hadir dalam bentuk kursus, pelatihan, dan lokakarya. Seiring berkembangnya dunia digital, integrasi teknologi dalam pembelajaran juga menjadi sorotan. Peserta diajarkan pemasaran digital, analisis data, dan keterampilan modern lainnya agar siap menghadapi dunia kerja yang terus berubah.
Yang menarik, pelatihan ini juga mengakar pada konteks local, misalnya, peserta dilatih keterampilan yang relevan dengan potensi daerah seperti kerajinan kain tradisional “gebeng”, agro-teknologi, kelautan, hingga pariwisata. Dengan begitu, hasil pelatihan benar-benar bisa menjadi kontribusi nyata bagi ekonomi lokal.
Tak kalah penting, keberhasilan program ini bertumpu pada sinergi. Pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan perlu bekerja bersama, dari penyediaan alat praktik, pengembangan kurikulum, hingga insentif bagi perusahaan yang terlibat. Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan jantung dari gerakan transformasi pendidikan vokasi.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
