Ratusan Dosen ASN Demo Minta Tukin Cair, Menteri Dikti Satryo Brodjonegoro Bungkam
DEPOK - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro bungkam perihal adanya aksi demontrasi ratusan dosen ASN meminta agar mencairkan tunjangan kinerja (tukin) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini.
Mendikti Satryo bungkam tidak menanggapi perihal adanya aksi demontrasi ratusan dosen ASN terkait pencairan tukin tersebut.
"Oke mas, permisi, permisi kasih jalan dulu," ucap salah satu pengawal Mendikti Satryo usai menghadiri Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang, Depok, Jawa Barat. Satryo bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjadi pembicara orasi ilmiah dalam sidang terbuka tersebut.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi.
1. Ratusan Dosen Demo
Ratusan dosen melakukan aksi demo di depan Monumen Nasional (Monas) dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Mereka melakukan menuntut pemerintah untuk membayar Tunjangan Kerja (Tukin).
Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, nampak para dosen yang berstatus ASN ini membawa sejumlah spanduk tuntutan. Mereka mengklaim bahwa Tukin tersebut belum dibayarkan sejak 2020.
Adapun aksi hari ini diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainstek Seluruh Indonesia (Adaksi). Mereka pun terlihat juga kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan pin bertuliskan Adaksi yang dipasang di dada kanan.
"Kami menuntut bayarkan tukin sejak 2020," tulis spanduk yang dibawa peserta aksi.
2. Tukin Dosen Belum Dibayarkan sejak 2020
Koordinator Pejuang Tukin Adaksi, Fatimah menyebut bahwa tukin untuk para dosen belum dibayarkan sejak tahun 2020. Padahal menurutnya aturan pembayaran tukin sudah jelas.
"Pertama itu kami minta Tukin dosen itu dibayarkan sejak 2020, karena undang-undangnya lengkap. Dari undang-undang diturunkan dalam perpres, diturunkan dalam peraturan menteri, lengkap sudah. Hak kita tidak dikecualikan," kata Fatimah di lokasi aksi.
Tuntutan selanjutnya, pihaknya meminta agar pada tahun 2025 ini, Tukin seluruh dosen ASN Kemendiktisainstek segera dibayarkan. Sebab menurutnya hanya dosen ASN Kemendiktisainstek yang Tukinnya tidak dibayarkan.
"Tidak harus BLU (Badan Layanan Umum) , Saker (satuan kerja), kemudian PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), dosen yang mengabdikan dirinya pada Perguruan Tinggi Swasta, Yang ASN juga semuanya harus dibayarkan, jangan ada pengecualian. Itu yang kami minta. Jadi agar Tukin ini diberikan berkeadilan," sambungnya.
(Dani Jumadil Akhir)
