Perbandingan Pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi, 2 Jenderal yang Maju Pilgub Jateng 2024

Andika Perkasa

Andika memilih untuk mengejar pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri), yang kini dikenal sebagai Akademi Militer, dan lulus pada tahun 1987 dengan pangkat Perwira Infanteri pertama. Andika juga melanjutkan pendidikan militernya ke luar negeri, pertama kali di The Military College of Vermont, Norwich University, Amerika Serikat pada tahun 1999.

Pada tahun 2003, ia mengikuti kursus di National War College, Washington D.C., dan setahun kemudian melanjutkan studi di Harvard University.

Andika kemudian menjalani program doktoralnya di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University. Di tengah pendidikan tersebut, ia juga memegang jabatan penting, seperti Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus, serta memimpin operasi yang berhasil menangkap terduga pemimpin Al Qaeda, Oma Al Faruq, di Bogor pada tahun 2002. Karier Andika terus menanjak dengan menduduki posisi-posisi penting, seperti Komandan Paspampres, Komandan Kodiklat TNI AD, hingga Kepala Staf TNI AD (KSAD).

Ahmad Luthfi

Ahmad Luthfi memulai kariernya di kepolisian dengan bergabung melalui Sekolah Perwira Militer Sukarela (Milsuk) Polri pada tahun 1989, dengan fokus pada bidang Intelijen Keamanan. Setelah lulus dari Sepa Polri, ia melanjutkan pendidikan kepolisian di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) Polri pada tahun 2000, yang memperkuat keterampilannya dalam kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kepolisian.

Selain itu, Ahmad Luthfi terus mengembangkan kemampuan melalui berbagai pendidikan kepolisian tingkat lanjutan. Ia bergabung dengan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri pada tahun 2005, yang memperdalam pemahaman strategisnya dalam tata kelola organisasi, serta mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2007.

Luthfi juga mengasah keahlian teknisnya melalui pendidikan kejuruannya, antara lain di Diktap Polri pada tahun 1992, Daspa Serse pada 1994, dan Dikjur Pa Provos pada tahun 1995, yang membentuk dasar-dasar kemampuannya dalam berbagai disiplin ilmu kepolisian.

Perbedaan latar belakang pendidikan ini bisa jadi menjadi faktor penentu dalam menarik dukungan dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat yang mengutamakan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan, maupun mereka yang lebih menitikberatkan pada aspek moral dan ketertiban sosial dalam pemerintahan.

(Taufik Fajar)