Share

Prinsip-Prinsip Hierarki dalam Peraturan Perundang-undangan, Simak 7 Hal Ini!

Asthesia Dhea Cantika, MNC Portal · Senin 21 Februari 2022 14:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 21 623 2550581 prinsip-prinsip-hierarki-dalam-peraturan-perundang-undangan-simak-7-hal-ini-wdgzsakpsA.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini membantu peraturan yang dibentuk diterima dan dapat disahkan.

Prinsip tersebut tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Tap MPR RI No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2014 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

BACA JUGA: Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional? 

Lantas, prinsip apa saja dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini.

1. Dasar Yuridis Sebelumnya 

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah memiliki dasar yuridis yang jelas. Makna yuridis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berdasarkan hukum atau hukum saja.

Sehingga, dasar yuridis yang jelas adalah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk harus memiliki dasar hukum yang jelas dengan berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

BACA JUGA: Pengertian Peraturan Perundang-undangan, Warga Negara yang Baik Harus Paham!

2. Hanya Peraturan Perundang-undangan Tertentu yang Dapat Dijadikan Dasar Yuridis 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu adanya peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum. Umumnya, peraturan yang lebih tinggi atau sederajat menjadi landasan hukum dalam pembentukan peraturan.

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat berada pada tingkatan hierarki yang mana, maka perlu memperhatikan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Seperti dalam pembuatan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pembukaan dari undang-undang tersebut telah tercantum peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi dasar yuridis dari UU No. 32 tahun 2004 tersebut. Dasar yuridisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, pasal 21, pasal 22D, dan berbagai pasal yang lainnya.

Selain UUD 1945, terdapat dasar yuridis lain yang menjadikan rancangan dari UU No. 32 tahun 2004 menjadi diterima. Yakni, UU No. 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, UU No. 32 tahun 2004 juga memiliki beberapa dasar yuridis yang lainnya seperti UU No. 17 tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara dan UU No. 22 tahun 2003 yang mengatur mengenai susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Prinsip Penghapusan, Pencabutan, atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip penghapusan, pencabutan, atau perubahan peraturan perundang-undangan, menjadi prinsip hierarki yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan. Peraturan perundang-undangan dapat dihapus, dicabut, atau diubah hanya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sederajat. 

Sama halnya dengan prinsip kedua, peraturan perundang-undangan yang ada pada tingkatan lebih tinggi atau sederajat dapat menjadikan penghapusan, pencabutan, atau perubahan menjadi sesuatu yang mungkin.

Perlu dipahami, adanya penghapusan, pencabutan, dan perubahan dari peraturan perundang-undangan merupakan sebuah solusi atas supremasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih di antara satu peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

4. Prinsip Pergeseran Peraturan Perundang-Undangan 

Prinsip pergeseran dari peraturan perundang-undangan juga termasuk dalam prinsip hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bermaksud peraturan perundang-undangan yang baru berlaku dapat digunakan untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Ketika suatu peraturan perundang-undangan baru dikeluarkan, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang sejenis dan sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, maka secara otomatis peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Peraturan Perundangan-Undangan yang Derajatnya Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan yang Lebih Rendah

Di dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, lembaga yang hendak mengeluarkannya harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih rendah.

Ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki derajat lebih rendah dan bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang memiliki dengan derajat lebih tinggi. Maka secara otomatis,peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut akan dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi demi hukum yang ada.

6. Peraturan Perundang-Undangan yang Sifatnya Khusus Mengesampingkan Setiap Peraturan Perundang-Undangan yang Sifatnya Umum

Lex specialis lex generalis dalam bahasa hukum dimana ketika terjadi pertentangan di antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus dengan derajat mereka yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Maka secara otomatis peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus tersebutlah yang akan dimenangkan.

7. Tiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materinya Berbeda

Tiap jenis peraturan yang hendak dibuat jufa harus memiliki materi atau pembahasan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Artinya, materi atau pembahasan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih dahulu diberlakukan tidak boleh diatur kembali dalam materi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di dalam hierarki. 

Demikianlah prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan memahami prinsipnya, dapat mempermudah mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam undang-undang.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini