Share

Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional?

Komaruddin Bagja, Sindonews · Senin 21 Februari 2022 12:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 21 624 2550512 bagaimana-peraturan-perundang-undangan-dalam-sistem-hukum-nasional-AYa70Rc1Fd.jpg Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. (Ilustrasi/Ist)

JAKARTA - Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional didasarkan pada segala aspek kehidupan harus berdasarkan hukum yang sesual dengan sistem hukum nasional.

Menurut Tirtamulia, Tjondro dalam buku Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional, Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), memberikan wawasan pembentukan peraturan perundang undangan dan segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Secara umum “negara hukum" dapat diartikan sebagai negara. Tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri'.

Dengan memperhatikan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dalam arti secara sekaligus juga negara pengurus (Verzorgingsstaat) , Perkembangan rechtsstaat” yang beralih menjadi “Verzorgingsstaat” merupakan istilah yang berbeda, sehingga berpengaruh pula pada perundang-undangan.

Penerapan pembentukan peraturan perundangan menjadi tidak sekadar berdasarkan hukum semata. Namun, juga mengarah pada bagaimanakah dengan perundang-undangan yang dibentuk negara dapat memajukan kesejahteraan rakyat, kepentingan ekonomi rakyat (welvaarstzorg), kepentingan “budaya dan sosialnya (welzijndzorg), dan kepentingan lingkungan-hidupnya (milleuzorg) yang dapat diwujudkan penyelenggara pemerintahan bagi kehidupan berbangsa dan “bernegara?

Sehingga campur tangan pemerintah malah diperlukan dan atau Tidak dapat dihindarkan sesuai dengan amanat alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Memang ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menentukan, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum" asal muasal Ketentuan Ini berasal dari penjelasan UUD 1945 yang diangkat ke dalam “Batang Tubuh" UUD 1945 melalui perubahan -UUD 1945 yang ketiga dimaksudkan untuk meneguhkan- bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Dalam kedudukan sebagai hasil perubahan UUD-1945 yang ketiga, UUD 1945 tidak “Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apakah makna dari yang dimaksud "negara hukum" .

Follow Berita Okezone di Google News

Namun jika memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899) berkaitan dengan tujuan keberadaan lembaga Ombudsman di Indonesia, “mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera" berikut penjelasan dalam pasalnya menentukan, bahwa: Yang dimaksud "negara hukum" adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab: maka akan nampak bahwa ketentuan Ini adalah sejalan dengan amanat yang terkandung dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Meskipun pemberian penjelasan dalam ketentuan pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dimaksudkan bukan dan tidak dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tetapi dapat memberikan penjelasan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak hanya dibentuk untuk timbulnya kepastian hukum, - atau persamaan dihadapan hukum saja namun juga berfungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan presiden, sehingga juga akan berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan ilmu pengetahuan perundang-undangannya.


Dengan Ilmu pengetahuan perundang-undangan diharapkan diperoleh pembentukan pengertian-pengertian di bidang perundang-undangan dan kejernihannya, latar belakang dan problemanya, dan kemungkinan pemilihan alternatif serta rasionalisasinya'.

Obyek Ilmu hukum adalah hukum yang terdiri dari kumpulan peraturan hukum dan ilmu hukum melihat hukum adalah sebagai suatu “structured whole” atau sistem, yang berarti hukum merupakan peraturan hukum yang terkait atau tersistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.

Hal Ini menunjukkan hukum sebagai suatu sistem atau tatanan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan erat dan berinteraksi satu sama lainnya, serta berkembang sesuai dengan perkembangan hukum untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Secara garis besar, UUD 1945 berisi pola dasar dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Segala jenis aturan di Indonesia dilarang bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan.

Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.

Dalam pasal 7 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan adanya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti UU UU merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Demikianlah penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini