Anggaran Pendidikan Dasar Dipangkas Rp8 Triliun, Pembangunan Sekolah Terdampak
JAKARTA - Pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga untuk memuluskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas sekitar Rp8 triliun.
Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikdasmen saat problem sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta ketersediaan sekolah yang belum merata masih terjadi.
"Mestinya anggaran ditambah," kata Ubaid dilansir dari BBC, Selasa (11/2/2025).
1. Dampak ke Pembangunan Sekolah
Ubaid mengatakan pemangkasan anggaran ini berpotensi berdampak pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan sekolah-sekolah. Pasalnya, keberadaan sekolah merupakan parameter daya tampung murid.
Ubaid menerangkan saat ini dibutuhkan jumlah sekolah yang proporsional antar jenjang pendidikan. Kalau proporsi jumlah sekolah itu tidak seimbang maka berpotensi menimbulkan putus sekolah, ujarnya.
"Mestinya daya tampung SD sama dengan daya tampung SMP, baru anak-anak enggak putus sekolah," kata Ubaid.
"Kalau jumlah SMP-nya lagi sedikit daripada SD, berarti kan ada sebagian anak SMP yang enggak lanjut," tambahnya.
2. Indonesia Kekurangan Sekolah
Laporan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang terbit pada 2023 menunjukkan 32 kabupaten/kota yang masih kekurangan daya tampung di jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTS). Kondisi ini memungkinkan anak putus sekolah.
Di sisi lain, PSPK juga menemukan 273 kabupaten/kota yang kebutuhan daya tampungnya dapat dipenuhi sekolah negeri.
Sementara sisanya atau sekitar 46% dari total keseluruhan membutuhkan keberadaan sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan daya tampung murid.
"Kita kekurangan sekolah," kata Direktur Eksekutif PSKP, Nisa Felicia.
Nisa mengatakan pemerintah justru harus memastikan bahwa ketersediaan sekolah tercukupi, terutama saat pemerintah sudah mencanangkan program belajar 13 tahun.
"Kalau wajib belajar itu 13 tahun, itu berarti dari level PAUD sampai SMA. Itu harusnya ditunjukkan dengan anggaran yang serius," kata Nisa.
