Heru Budi meminta para mahasiswa untuk tetap belajar dengan baik pasalnya Pemprov DKI karena pihaknya berkomitmen untuk tetap membiayai di tengah proses cleansing data.
"Soal nanti ada yang dicabut KJMU nya karena tidak layak, ya kita lihat nanti di survei itu. Datanya belum ada, masih berproses. Dalam survei kalau ada teman-teman yang administrasi nya kurang pas nah itu nanti kita cek survei," katanya.
Pemprov DKI Jakarta dikatakan Heru Budi akan memastikan penggunaan Desil dan data pajak untuk memastikan seseorang berhak mendapatkan bantuan sosial pendidikan.
"Kita tetap menggunakan desil dan DTKS tetap, tapi kita cross check kembali kepada Bappenda. Khusus yang KJMU nya sudah dapat ya terus saja sampai selesai kuliahnya," pungkasnya.
Salah satu mahasiswa yang hadir di lokasi yakni Faisal Mahasiswa semester 8 UIN Purwokerto menyebutkan perihal isu pencabutan KJMU hanya salah paham.
"Semua sudah clear. Semua sudah bisa daftar semua. Sekarang tinggal kita nikmatin aja dan belajar untuk berprestasi semua teman-teman. KJMU ini katanya enggak dicabut. Memang lagi datanya aja diiniin. Semuanya memang temen-temen saya pada salah paham, tapi namanya sistem kita harus sabar, pasti ada jalan keluar. Pemutusan KJMU itu kabar burung salah paham doang," kata Faisal.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, postingan curhat sejumlah mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi perhatian di media sosial.
Salah satunya yakni postingan di media sosial X @unjsecret, pada Selasa (5/3/2024). Dalam cuitan tersebut, terlihat beberapa netizen mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba dan menjadi viral di media sosial.
(Dani Jumadil Akhir)