JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak disetop. Penerima KJMU yang sesuai kriteria masih mendapatkan bantuan.
Hal ini dipastikan Heru Budi usai menemui sejumlah mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk mencari kejelasan terkait isu pencabutan KJMU yang tidak tepat sasaran.
"Pertemuan dengan mahasiswa tadi saya ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Adik-adik pinter-pinter ada yang di UNJ, ada yang di UIN, jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJMU," ujar Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Heru menjelaskan para mahasiswa yang bertemu dengan dirinya tersebut diupayakan untuk bisa tetap mendapatkan pembiayaan bantuan sosial pendidikan KJMU walaupun proses verifikasi dan validasi tetap berjalan.
"Dan sistem sudah dibuka oleh Bu Asisten, dan tentunya cleansing itu bertahap. Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanan KJMU bisa tetap mendapatkan itu. Dan tentunya data-data tetap berjalan itu person to person. Jadi tidak ada pemutusan KJMU," kata Heru Budi.
Heru Budi menjelaskan penerapan Densil 1 sampai dengan Densil 4 serta integrasi data untuk menentukan seseorang berhak mendapatkan bansos pendidikan KJMU dijelaskannya tetap digunakan.
"Tetap ada pemadaman data dengan badan pajak, dicek pajaknya. Inikan adik-adik yang kemarin itu ada semester satu, semester dua, semester tiga yang sudah mendapatkan KJMU setiap enam bulan mendaftar. Dan ini daftar tetap berjalan dengan baik, dan dipastikan sambil berjalan mereka tetap mendapatkan KJMU," jelas Heru Budi.
Pemda DKI nanti disebut Heru Budi terus berproses mengecek apakah mereka layak mendapatkan KJMU. Sembari menunggu proses tersebut berjalan, Heru Budi mempersilakan para mahasiswa untuk belajar dan melakukan berbagai aktivitasnya.
"Jadi kalau nanti di cross check dengan data pajak Badan Pendapatan Daerah itukan kita lihat data-datanya tidak bisa kita sebutkan disini, di survei kembali, ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka ya kita hold," lanjutnya.
Heru Budi menegaskan anggaran tersebut akan diberikan kepada masyarakat tidak mampu. "Ini juga adik-adik tadi ngomong seperti itu, pak saya enggak rela KJMU digunakan mereka yang punya kendaraan dan memanipulasi data. Jadi kemarin itu masih dalam proses," tutur Heru Budi.