Ayub menyayangkan sikap pemerintah Jokowi langsung menaikkan harga BBM ketika pemerintahan baru berjalan.
"Belum genap dua bulan pemerintah sudah mencabut subsidi BBM. Ini merupakan kado pahit yang harus diemban masyarakat setelah Jokowi melakukan lawatan luar negerinya," ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Ayub, pemerintah dapat menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu. Apalagi kompensasi pencabutan subsidi belum menyentuh masyarakat ekonomi bawah secara merata.
"Program kartu sakti Jokowi masih menyentuh 19 kabupaten/kota di Indonesia. Hanya menyentuh lima juta orang, jauh dari angka masyarakat ekonomi bawah," lanjutnya.
Dia menyerukan seluruh civitas GMKI di seluruh Indonesia untuk dapat turun ke jalan menyuarakan penundaan pencabutan subsidi BBM.