Skripsi Tidak Wajib, Mahasiswa Harus Bikin Apa untuk Lulus Kuliah?

BANDUNG - Seluruh kampus di Jawa Barat diimbau menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Aturan yang baru diterbitkan ini membuat skripsi tidak lagi menjadi syarat kelulusan untuk mahasiswa strata satu atau S1. Mahasiswa boleh mengganti skripsi dengan tugas yang lain.

"Kampus tentu silahkan melakukan penyesuaian. (Aturan) Ini langsung bisa diterapkan karena sudah peraturan menteri," ujar Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, M. Samsuri, dikutip Kamis (31/8/2023).

 BACA JUGA:

Dijelaskan Samsuri, kampus nantinya bisa mengganti syarat kelulusan itu dengan sebuah project sesuai kemampuan mahasiswa. Dengan demikian, kampus tidak bisa menetapkan skripsi sebagai syarat utama. Lalu diganti jadi apa?

"Tugas akhir tetap ada. Bisa dalam bentuk karya tulis namanya skripsi boleh, karya tulis jurnal boleh, karya tulis dalam bentuk lainnya, misal project membangun desa atau dalam bentuk project yang itu sesuai dengan passion kekuatan mahasiswa," ucap Samsuri.

Oleh karenanya, lanjut Samsuri, masyarakat jangan sampai salah tafsir dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 itu. Sebab, mahasiswa tetap diwajibkan membuat tugas akhir, tetapi tidak harus dalam bentuk skripsi. Tugas akhir tetap ada.

 BACA JUGA:

“Hanya itu menjadi pilihan bagi mahasiswa. Jadi bahasanya di Permendikbudristek ini bukan gak wajib, maksudnya selama ini kan harus skripsi, sekarang tidak lagi tapi pilihannya macam-macam," katanya.

Dikatakan Samsuri, kampus juga berhak menentukan standar aturan teknis dari project yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dari masing-masing mahasiswa. Pemerintah tidak mengatur secara detail apa saja tugas akhir yang harus dipilih oleh mahasiswa.

Dia mencontohkan, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi bisa memilih membuat projek tulisan jurnalistik sebagai syarat tugas akhir kelulusan. Namun, untuk standar teknis seperti apa, itu menjadi kewenangan dari masing-masing universitas.

"Kalau bentuk akhirnya nanti seperti apa, itu ditentukan masing-masing perguruan tinggi, teknis kecilnya jadi kewenangan perguruan tinggi," ucapnya.