Riset Menunjukkan Suara Mahasiswa Tak Terpengaruh Praktik Kecurangan Politik
JAKARTA – Mahasiswa dan generasi muda dianggap mempunyai peran yang besar dalam menentukan masa depan Indonesia.
Pada pemilihan umum (pemilu) 2024 menarik untuk melihat bagaimana sifat para generasi penerus bangsa dalam menghadapi adanya praktik-praktik ‘curang’ pada pesta demokrasi.
Sebagai anggota komunitas akademis, mahasiswa memegang peran yang signifikan dalam pesta demokrasi. Turut menjadi saksi dalam sejarah pembentukan Pemerintahan Indonesia sejak dulu, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran, idealisme, dan kebebasan dari pengaruh kelompok tertentu.
Sebagaimana adanya praktik politik uang (money politics) yang marak terjadi pada setiap mendekati periode pemilihan, menarik bagaimana tanggapan para kaum muda dalam menghadapi praktik tersebut. Dan apa yang turut menjadi fokus para mahasiswa dalam menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi ini.
Ada survei dan riset soal mahasiswa memandang politik uang pada Pemilu 2024. Hasil survei ini dilakukan Praxis yang menggelar survei independen dengan mengusung tajuk Aspirasi dan Preferensi Mahasiswa pada Pemilu 2024.
Mereka mengadakan riset kuantitatif survei yang dilaksanakan pada 1-8 Januari 2024 kepada 1.001 mahasiswa dengan rentang usia 16-25 tahun di 34 provinsi di Indonesia.
Praxis kemudian berkolaborasi dengan Election Corner (EC) Fisipol UGM untuk mengkaji temuan kuantitatif dengan melakukan riset kualitatif pada 15 Januari 2024 dan melibatkan empat akademisi dan mahasiswa perwakilan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mulawarman (Unmul), dan Universitas Nusa Cendana (Undana).
Riset tersebut mengkaji bagaimana sifat dan pandangan mahasiswa terkait dengan praktik politik uang, latar belakang para kandidat, serta sumber utama informasi politik mahasiswa pada masa pemilihan umum ini.
Politik Uang Tak Pengaruhi Mahasiswa
Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan bahwa riset menunjukkan pandangan mahasiswa yang tidak terpengaruh dengan adanya praktik politik uang tersebut.
“Fakta membuktikan bahwa praktik politik uang tidak mampu mempengaruhi pilihan mereka. Saya berharap survei ini dapat mendorong mahasiswa untuk memilih dengan bijak demi menjaga keberlanjutan ekosistem demokrasi yang sehat,” ungkapnya dalam sebuah pertemuan media yang dilaksanakan pada Senin (22/1/2024).
Pertemuan ini dihadiri oleh 3 narasumber. Selain Sofyan Herbowo, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan dan koordinator Election Corner Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim, MA, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arga Imawan, serta Founder Malaka Project Ferry Irwandi juga turut menghadiri acara konferensi pers ini.
Arga Pribadi Imawan menjelaskan bahwa ada asumsi negatif terhadap mahasiswa terkait pandangan mereka pada praktik money politics. Namun, dari hasil riset tersebut terlihat bahwa mahasiswa masih memiliki ‘rasionalitas’ dalam menghadapi praktik tersebut.
"Di tengah asumsi tentang kegemaran anak muda menerima politik uang, anak muda akan cenderung menerima uang serta memilih kandidat yang memberikan uang, hasil survei justru menunjukkan tentang anak muda yang masih rasional dalam menentukan pilihannya," ujarnya.
Ferry Irwandi menambahkan bahwa mahasiswa sudah memiliki sudut pandang yang kritis ketika melihat praktik politik uang.
“Anak muda menyadari bahwa imbalan finansial sebesar Rp200.000 untuk lima tahun ke depan tidak sebanding dengan nilai-nilai karakter dan program kerja kandidat," ujarnya.
Adanya Pesimisme Politik Uang Dapat Hilang
Meski praktik politik uang tidak mempengaruhi mahasiswa, akan tetapi riset tersebut juga menunjukan adanya pesimisme praktik kotor ini akan hilang.
Dari 1001 responden, 65,73% mahasiswa pesimis bahwa praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Melihat persentase tersebut, Arga mengibaratkan pemilu sebagai sebuah ‘pesta’ dan sudah menjadi kewajaran yang turun temurun.
“Pemilu diibaratkan seperti ‘pesta’, sehingga memberikan dan menerima uang maupun barang dianggap sebagai sesuatu yang harus atau wajar untuk dilakukan,” ungkapnya.
Sikap pesimis dan negatif terhadap politik uang seharusnya tidak sejalan dengan sikap toleran terhadap praktik semacam itu.
Meskipun sikap pesimis masih mendominasi, tetapi diperlukan pengembangan sistem demokrasi elektoral yang lebih kuat dan berkualitas sehingga tercipta pemahaman yang merata dan optimisme membasmi praktik politik uang dapat terbangun.
(Dani Jumadil Akhir)
