Bima Arya Usulkan Evaluasi Total Sistem Zonasi PPDB ke Jokowi Lewat APEKSI
BOGOR - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya akan mengusulkan untuk evaluasi sistem zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hal ini dikarenakan banyaknya temuan manipulasi data peserta PPDB khususnya di wilayah Kota Bogor.
Usulan tersebut akan diserahkan resmi kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
"Kami akan usulkan secara resmi Presiden dan Menteri Pendidikan untuk mengevaluasi total zonasi ini. Saya akan sampaikan di Forum Rakernas APEKSI," kata Bima, Selasa (11/7/2023).
Termasuk kata dia, bagaimana komposisi pengajar, Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena, tidak bisa hanya sistem zonasi mengatur lokasi tetapi sistem pendidikan, fasilitas sekolah dan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak ikut dipersiapkan.
"Masalah pembenahan zonasi itu ranahnya Mas Nadiem. Komitmen politik dari Presiden. Itu masih panjang. Saya fokus betul menyelamatkan hak-hak warga Bogor yang memiliki persyaratan untuk diterima di sekolah yang dicita-citakan. Ini penyelamatan dulu 1-2 hari," ujar Bima.
Politikus PAN ini juga akan membenahi sistem internal di wilayahnya seperti pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Internal kami akan membenahi sesuai kewenangan, prosedur, mutasi, pindah, di Dukcapil. Kita akan membenahi koordinasi antara Disdik dan Duscapil. Untuk ke depan akan rapih koordinasi antara Disdik dan Dukcapil," pungkasnya.
Sebelumnya, terdapat 913 nama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online melalui sistem zonasi tingkat SMP yang terindikasi bermasalah. Dari jumlah tersebut, didapat 155 nama yang tidak sesuai data.
Data yang tidak sesuai itu artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang di datangi oleh tim verifikasi dan lainnya. Data peserta ini masih terus berlanjut hingga Selasa 11 Juli 2023.
(Fahmi Firdaus )
