5 Sekolah Kedinasan Gratis, Lulus Langsung Kerja Gak Pakai Nganggur
JAKARTA – Mencari kerja dengan mudah atau langsung mendapatkan pekerjaan adalah salah satu target yang kerap dijadikan patokan saat mencari sekolah maupun jurusan kuliah.
Para calon mahasiswa biasanya tak ingin berlama-lama menganggur dan langsung ingin merasakan pengalaman di dunia kerja. Salah satunya yang bisa dibilang cukup menjanjikan yakni sekolah kedinasan gratis yang bisa langsung kerja.
Ini merupakan sekolah kedinasan dengan ikatan dinas. Biasanya, lulusan sekolah dinas akan menjadi CPNS dan bekerja di kementerian atau lembaga pemerintahan yang menaunginya.
Selain itu, ada pula sekolah kedinasan tanpa ikatan dinas yang tidak menyediakan kesempatan bagi lulusannya untuk bekerja di instansi terkait.
Dikutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 20 Tahun 2021, sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (PKN STAN), dan Kementerian Dalam Negeri (IPDN). Kemudiann, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Poltekip dan Poltekim), Kementerian Perhubungan (PTDI STTD, dll), Badan Pusat Statistik (Poltek Statistik STIS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.
Berikut ini sekolah kedinasan gratis yang lulusannya dijamin langsung kerja diolah dari berbagai sumber:
1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
Poltekip adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Ada tiga program studi yang bisa dipilih calon taruna saat penerimaan taruna baru Poltekip. Program studi tersebut merupakan program diploma D-IV, yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, Bimbingan Pemasyarakatan.
Sekolah ini menyaratkan sejumlah ketentuan bagi para calon taruna yang akan mendaftar. Seperti bersedia untuk ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
Ini adalah sekolah kedinasan yang dinaungi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Sekolah yang tidak memungut biaya pendidikan ini menyelenggarakan program D-IV dengan empat jurusan. Yakni Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi. Salah satu persyaratan umum dalam penerimaan taruna baru STMKG adalah bersedia bekerja di BMKG sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan. Selain itu, bersedia pula untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Politeknik Statistika STIS
Politeknik Statistika STIS merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sekolah ini juga gratis alias tidak memungut biaya pendidikan apapun. Calon mahasiswa dapat memilih tiga program studi.
Yakni D-III Statistika, D-IV Statistika, dan D-IV Komputasi Statistik. Pada saat penerimaan mahasiswa baru, calon mahasiswa dapat memilih formasi penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi yang diinginkan. Lulusan D-III Statistika akan diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Terampil golongan II/c. Lulusan D-IV diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Ahli Pertama golongan III/a. Sedangkan lulusan D-IV Komputasi Statistik diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama golongan III/a.
4. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN
STAN adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Ada beberapa program diploma dalam bidang keuangan di PKN STAN, yaitu D-III Kepabeanan dan Cukai, D-III Manajemen Aset, D-III Kebendaharaan Negara, D-IV Manajemen Aset Publik, D-IV Keuangan Negara, dan D-IV Akuntansi Sektor Publik. Mahasiswa PKN STAN tidak dipungut biaya kuliah. Setelah lulus dari program D-IV, lulusan PKN STAN dapat diangkat menjadi CPNS di Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga lainnya, atau pemerintah daerah.
5. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Sekolah kedinasa ini berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kampus IPDN tersebar di sejumlah daerah, yakni Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar yang ingin menjadi calon praja IPDN. Termasuk persyaratan administrasi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni tidak diperkenankan mengundurkan diri jika pendaftar dinyatakan lulus serangkaian tes masuk.
Lalu, pendaftar harus mau ditempatkan di seluruh kampus IPDN saat menempuh pendidikan serta bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS untuk ditugaskan di berbagai wilayah Indonesia.
(Susi Susanti)
