Share

3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasan Lengkapnya

Rifqa Nisyardhana, Okezone · Jum'at 09 Desember 2022 07:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 09 624 2723575 3-asas-otonomi-daerah-dan-penjelasan-lengkapnya-8cXe701z2E.jpg Ilustrasi/Freepik

JAKARTA - Otonomi Daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan aturan yang berlaku. Maka dari itu, otonomi daerah perlu menerapkan asas dalam menjalankan pelaksanaannya.

Terdapat tiga yang menjadi asas otonomi daerah, yaitu tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi.

1. Tugas Pembantuan

Asas ini berdasarkan pada penugasan suatu urusan dari pusat ke daerah yang lebih rendah tingkatannya.

 

 BACA JUGA:Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Ada hal yang terkandung dalam asas ini, yaitu adanya hubungan atasan, yakni pemerintah pusat dan bawahan sebagai pemerintah daerah.

Follow Berita Okezone di Google News

Pemerintah daerah di posisi ini berlaku sebagai bawahan yang akan membantu pemerintah pusat guna melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan negara.

2. Dekonsentrasi

Asas ini merupakan pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah daerah.

Gubernur daerah tersebut bertugas untuk melakukan penyelenggaraan urusan tertentu yang telah ditetapkan atas nama pemerintah pusat.

Pemberian wewenang diberikan kepada petugas yang telah ditunjuk di setiap wilayah.

Kemudian diberikan tugas administratif atau tata usaha untuk keberlangsungan penyelenggaraan negara.

3. Desentralisasi

 

Asas ini berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan adanya asas ini, terjadi hubungan antara daerah dan pusat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang memiliki keterikatan berbeda-beda di setiap daerahnya.

Selain itu, hubungan antara daerah dan pusat yang terjalin tidak boleh mencoreng hak–hak rakyat.

Maka dari itu, rakyat bisa ikut turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hak-hak yang dimiliki daerah pun tidak boleh untuk berprakarsa dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini