Share

Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang

Rifqa Nisyardhana, Okezone · Selasa 06 Desember 2022 17:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 624 2721785 kebijakan-otonomi-daerah-di-indonesia-menurut-undang-undang-dKZwBjzK5R.jpg Ilustrasi/World Meter

JAKARTA – Kebijakan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah menjadi prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Di dalam pasal 1 ayat 6, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Dalam Pasal 17 memuat empat ayat terkait kebijakan setiap daerah. Berikut di antaranya.

 BACA JUGA:Terbitkan Perpres Badan Pengarah Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Wapres Jadi Ketua

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Apabila dalam jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan urusan daerah, terdapat dua jenis.

Pertama, urusan pemerintahan wajib merupakan urusan dari pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Kedua, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Selain itu, di dalam Pasal 1 terdapat beberapa penugasan untuk tiap otonomi daerah dari pemerintah pusat.

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini