Share

Pakar ITB hingga UI Merespons Polemik Pelabelan BPA Galon Guna Ulang

Wahab Firmansah, MNC Portal · Sabtu 03 Desember 2022 10:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 03 65 2719813 pakar-itb-hingga-ui-merespons-polemik-pelabelan-bpa-galon-guna-ulang-k8mwJO9yz1.jpg Tangkapan layar media sosial

JAKARTA - Sejumlah pakar lintas universitas dari UI, ITB dan berbagai kampus lainnya serta kebijakan publik sepakat menyuarakan bahwa kebijakan pelabelan Bisfenol A (BPA) yang hanya diterapkan terhadap galon guna ulang dinilai kurang tepat.

“Kalau belum ada bukti, seharusnya BPOM tidak perlu membuat panik masyarakat dengan adanya kebijakan yang bisa pro bisa kontra, dan bisa jadi akan mengganggu iklim persaingan usaha dan membuat kegamangan masyarakat itu sendiri,” ujar Pakar Kesehatan Masyarakat Uhamka, Hermawan dalam diskusi “Polemik Pelabelan BPA AMDK Galon” di Jakarta, dikutip, Sabtu (3/12/2022).

(Baca juga: 5 Kampus dengan Jurusan Kesehatan Masyarakat Terbaik di Indonesia)

Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini juga menjelaskan, para ahli yang membuat kemasan galon guna ulang itu juga pasti sudah sangat memahami soal keamanan kemasan polikarbonat yang berbahan BPA.

“Karena, masyarakat itu asimetris informasi, orang yang tidak paham utuh tentang apa yang dikonsumsi tapi mereka membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh keseharian yang menjadi bahan pokok,” tukasnya.

Dia menegaskan dalam Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, itu sudah diatur mengenai batas maksimal migrasi senyawa tertentu yang terkandung dalam pengemasan kepada substansi atau materi bahan pangannya.

Pakar Polimer dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Akhmad Zainal Abidin, menegaskan bahwa BPA itu memang dibuat untuk bahan baku polikarbonat dan aman digunakan untuk kemasan air minum dalam kemasan (AMDK).

Penggunaan juga sangat kecil, sebagai bahan campuran dan harus mengikuti ambang batas yang telah diatur oleh BPOM.

“Jadi, sifatnya BPA ada di sana itu sebagai sisa dari bahan baku yang belum bereaksi menjadi polikarbonat. Yang sisa ini juga jumlahnya tidak banyak, apalagi selama proses itu dilakukan juga pembersihan BPA,”ujarnya.

Misalnya dengan teknik steaming, biji plastiknya di-steam terlebih dahulu, sehingga nanti BPA yang tersisa dalam polikarbonat itu bisa hilang atau berkurang sehingga jadi food grade.

Karenanya, dia menilai bahwa pelabelan BPA terhadap galon guna ulang polikarbonat itu terlalu berlebihan.

Menurutnya, AMDK galon guna ulang juga sudah dipakai selama puluhan tahun dan tidak ada laporan masyarakat ada yang sakit atau meninggal karena mengkonsumsinya.

“Mengapa begitu? Karena memang dari tes-tes yang kami tahu, BPA yang ada di dalam air akibat menggunakan polikarbonat itu rendah dan masih jauh dari batas aman BPOM. Jadi, wajar kalau memang tidak ada problem yang muncul seperti kematian atau orang sakit karena galon polikarbonat,” tukasnya.

Ningrum Natasya Sirait, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga Pengamat Persaingan Usaha menyayangkan jika consumer welfare atau kesejahteraan konsumen yang didengung-dengungkan sebagai tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha yang sudah dinikmati masyarakat selama ini, tiba-tiba ramai diperbicarakan hanya karena satu pendekatan yang limbung dan grey area dan tidak didukung scientific evidence based seperti wacana kebijakan pelabelan BPA galon guna ulang.

“Saya harap BPOM lebih memperhatikan regulatory impact assessment ketika mendengungkan suatu statement atau regulasi barunya,” katanya.

Follow Berita Okezone di Google News

Pengamat Kebijakan Publik yang merupakan Alumnus George Washington University Amerika Serikat, Agus Pambagio, juga menyuarakan hal yang sama.

Dia melihat wacana kebijakan pelabelan BPA galon guna ulang ini sangat kental kaitannya dengan adanya isu persaingan usaha. Pemerintah sebagai regulator sebaiknya tidak ikut campur dan duduk di tengah.

“Pertanyaan saya juga kenapa hanya galon? Kan yang memakai kemasan itu banyak, termasuk makanan dikemas di kaleng, minuman dan sebagainya. Kenapa hanya galon? Unsur lain plastik lainnya kan banyak”, kata Agus.

Menurut Agus, BPOM itu bertanggung jawab terhadap kualitas dari pangan dengan memberikan izin edar di awalnya, lalu melakukan pengujian izin edar dan mengawasi serta menindak ketika ada pengaduan masyarakat. 

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini