Share

4 Tuntutan Pengunjuk Rasa ke DPRD Lampung, Minta Hapus Penerimaan Maba Jalur Mandiri

Ruslan AS, iNews · Selasa 27 September 2022 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 27 65 2675919 4-tuntutan-pengunjuk-rasa-ke-dprd-lampung-minta-hapus-penerimaan-maba-jalur-mandiri-yEhg4NhrR0.jpg Ratusan dosen dan mahasiswa melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Lampung/Ruslan AS

LAMPUNG - Ratusan dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Lampung menggelar aksi demo di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/9/2022).

Dalam aksinya, massa menuntut beberapa poin tuntutan yang dinilai merugikan perguruan tinggi swasta Indonesia.

Para pengunjuk rasa ini memberikan empat tuntutan yang ingin disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung.

Koordinator aksi Muprihan Thaib mengatakan aksi ini juga dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia dan dipusatkan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Adapun tuntutan mereka ini antara lain bubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) yang dianggap pengunjuk rasa mengandung bisnis dan membebani perguruan tinggi swasta.

Untuk itu, mereka meminta kembali ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Selain itu juga, pengunjuk rasa juga menuntut kepada Pemerintah menghentikan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui Jalur Mandiri yang sangat berdampak kepada perguruan tinggi swasta.

Dan meminta uji kompetensi yang dilaksanakan komite untuk dibubarkan dan dikembalikan ke perguruan tinggi pengelola.

Serta menunda pembahasan RUU Sisdiknas yang harus melibatkan seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia.

"Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia di Provinsi Lampung ada empat tuntutan yang kami sampaikan untuk didukung oleh DPRD Lampung," jelas Muprihan Thaib selaku Koordinator Lapangan.

Para pengunjuk rasa juga menganggap rancangan Undang-Undang Sisdiknas dinilai banyak merugikan para dosen yang ada di perguruan tinggi untuk ke depannya.

Salah satunya adalah penghapusan sertifikasi dan dikembalikannya dosen swasta ke Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini