Share

Guru Besar UNS Tanggapi Penghapusan Mata Pelajaran PKn Dalam RUU Sisdiknas

Nanda Aria, Okezone · Senin 12 September 2022 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 12 65 2666108 guru-besar-uns-tanggapi-penghapusan-mata-pelajaran-pkn-dalam-ruu-sisdiknas-WxYHYhqrQH.jpg Ilustrasi/ Doc: Humas UNS

Walaupun sama-sama bertujuan mendidik warga negara, pendidikan Pancasila memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik untuk Warga Negara Indonesia. Pendidikan Pancasila hanya ada di Indonesia yang mana nilai-nilainya telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila berfokus pada transfer nilai-nilai pancasila atau ideologi Pancasila.

Prof. Triyanto menilai keduanya sama-sama penting. Lebih lanjut, Pancasila sebagai ideologi bangsa juga merupakan bagian dari materi yang disampaikan dalam PKn. Oleh karena itu, substansi RUU Sisdiknas yang menjelaskan bahwa muatan PKn masuk ke dalam mata kuliah/mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah kekeliruan bagi Prof. Triyanto.

 BACA JUGA:Nagita Slavina Pakai Outfit Cuma Ratusan Ribu Rupiah ke AS, Netizen Syok!

Menurutnya, PKn sebagai suatu materi yang bersifat umum seharusnya membungkus pendidikan Pancasila sebagai suatu materi yang bersifat khusus. Hal yang kini sedang dirancang sebaliknya dinilai sebagai sesuatu yang kurang pas secara logika.

“Jadi kalau mau digabung itu umum membungkus khusus. Bukan khusus membungkus umum. Itu salah logika. Ini kan pendidikan kewarganegaraan yang global (Pada RUU Sisdiknas) mau dibungkus khusus, ya salah konseptual. Itu akademisnya tidak ada,” tegas Prof. Triyanto.

Wacana perancangan pendidikan Pancasila sebagai suatu mata pelajaran/mata kuliah justru didukung Prof. Triyanto. Akan tetapi dengan tidak menghapus mata pelajaran/mata kuliah PKn. Beliau mendukung pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran/mata kuliah terpisah.

 BACA JUGA:Demo BBM Selesai, Massa Aksi 1209 Bubarkan Diri Tinggalkan Patung Kuda

“Jadi tidak masalah. Kita mendukung pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran, tetapi jangan menghapus PKn, itu salah besar. Nanti ada mapel pendidikan kewarganegaraan yang bersifat global, lintas negara, karakter-karakter internasional. Pendidikan pancasila bersifat khusus untuk orang Indonesia, ketuhanan yang maha esa, musyawarah-mufakat, dan macam-macam,” ujarnya.

Langkah berikutnya yang akan ditempuh AP3KnI adalah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), serta Presiden RI. Prof. Triyanto menambahkan, AP3KnI juga akan berusaha menyampaikan usulan ini kepada DPR RI melalui sebuah pertemuan hingga turut serta dalam uji publik.

(NAN)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini