Daftar Menteri Pendidikan di Era Presiden Soekarno, Ki Hadjar Dewantara yang Pertama Kali Menjabat!
4. R M Soewandi
Menteri PengajaranPendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Sjahrir III dijabat oleh R M Soewandi, tahun 1946-1947. Tokoh yang lahir pada 25 Oktober 1904 ini menginisiasi Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik yang menggantikan Ejaan Van Ophuijsen pada Maret 1947. Ejaan ini dilatarbelakangi keinginan para cendekiawan Indonesia pada Kongres Bahasa Indonesia I, dengan tujuan melepaskan pengaruh kolonial terhadap bahasa Indonesia.
Pada masa Soewandi ini juga dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Pembentukan panitia bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar pengajaran baru. Soewandikembali menjadi Menteri PP dan K di Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956.
5. Ali Sastroamidjojo
Ali Sastroamidjojo lahir di Grabag, Jawa Tengah, 21 Mei 1903. Ia merupakan Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II. Kemudian ia juga masih menjabat sebagai Menteri Pengajaran di Kabinet Hatta I, yang saat itu berganti nama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat menjabat menteri, Ali Sastroamidjojo juga ditunjuk menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, yang merupakan awal pengakuan pemerintahan Belanda atas kemerdekaan Indonesia.
6. Teuku Moh. Hasan
Teuku Moh. Hasan menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) pada Kabinet Darurat, mulai Desember 1948 hingga Juli 1949. Kabinet darurat merupakan kabinet yang dibentuk pada saat Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia, berhasil direbut oleh Belanda dalam serangan militer Belanda II.
Para pemimpin Indonesia pada saat itu juga berhasil ditahan oleh Belanda. Mendengar kabar tersebut, sejumlah tokoh pemimpin Indonesia lainnya yang berada di Sumatera Barat berkumpul di Halaban, pada 22 Desember 1948. Hasil pertemuan tersebut, terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Mr. Teuku Moh. Hasan sebagai Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PP dan K/Menteri Agama.
