Share

Serba Serbi Permendikbudristek PPKS, Mulai dari Tujuan Hingga Sanksi

Neneng Zubaidah, MNC Portal · Selasa 16 November 2021 19:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 16 65 2502755 serba-serbi-permendikbudristek-ppks-mulai-dari-tujuan-hingga-sanksi-Gu2PxFKAZq.jpeg Ilustrasi. (Foto: freepik)

JAKARTA - Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek No 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS). Simak apa saja isinya mulai dari 4 tujuan Permen PPKS ini hadir sampai sanksi yang dapat diberikan.

BACA JUGA: UI Apresiasi Terbitnya Permendikbud Ristek tentang PPKS

Instagram resmi Kemendikbudristek di @kemdikbud.ri menjelaskan, sasaran Permen PPKS adalah mencegah dan menangani setidaknya sebelas kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antarmahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan, meliputi pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan pengenaan sanksi administratif.

Lalu apa saja point penting yang tercantum dalam Permen PPKS tersebut, simak penjelasannya di bawah ini:

BACA JUGA: Juklak KIP Kuliah Alami Penyesuaian, Apa Saja Isinya?

1. 4 tujuan Permen PPKS

a. Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman

b. Substansi Permen PPKS memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas

c. Seluruh kampus di Indonesia menjadi makin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

d. Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman makin kuat

2. Area "abu-abu" dihilangkan karena Permen PPKS menegaskan tindakan-tindakan yang perlu dipahami sebagai kekerasan seksual

Pasal 5 ayat 1 berbunyi, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara:

- Verbal

- Nonfisik

- Fisik

- Melalui teknologi, informasi dan komunikasi

Mengapa perbuatan verbal dan daring (online) masuk?

- Bentuk kekerasan seksual ini seringkali dianggap sepele padahal berdampak pada psikologis korban dan membatasi haknya atas pendidikan dan/atau pekerjaan akademiknya

-Peraturan yang ada baru mengenali kekerasan yang melibatkan kontak fisik

Kategorisasi mengikuti standar nasional dan internasional:

-Komnas Perempuan

-Unicef

- WHO

3. Sasaran Permen PPKS adalah mencegah dan menangani setidaknya sebelas kemungkinan terjadinya kekerasan seksual

Pada pasal 4, sasaran peraturan ini adalah:

1. Mahasiswa

2. Pendidik

3. Tenaga Pendidik

4. Warga kampus

5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

4. Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi keempat hal dibawah ini yang tercantum pada pasal 10-pasal 19

a. Pendampingan

- Konseling

- Advokasi

- Layanan kesehatan

- Bantuan hukum

- Bimbingan sosial dan rohani

- Pendamping disabilitas

b. Perlindungan

- Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan

- Penyediaan rumah aman

- Korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

c. Pemulihan korban

- Melibatkan psikologi, tenaga medis, pemuka agama dan organisasi pendamping korban

- Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan atau kepegawaian

d. Pengenaan sanksi administratif

5. Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku berubah

a. Sanksi ringan (pasal 14 ayat 2)

Sanksi administratif ringan: Teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa

b. Sanksi sedang (pasal 14 ayat 3)

Sanksi administratif sedang:

- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak mahasiswa

- Penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan basiswa atau pengurangan hak lain

c. Sanksi berat (pasal 14 ayat 4)

Sanksi administratif berat:

- Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa

- Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6.Perguruan tinggi yang melakukan PPKS dikenai sanksi administratif berupa

- Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana, dan atau

- Penurunan tingkat akreditasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini