Hari Lahir Pancasila: Momentum Menata Kembali Pemerintahan yang Jujur, Adil dan Beradab

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan webinar nasional bertajuk 'Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara'. Webinar ini digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, Selasa (1/6/2021).

(Baca juga: Kisah Ajaib Prajurit Kopassus Selamat dari Ledakan Granat di Palagan Timor)

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor UNS Kuncoro Diharjo menyebut bahwa Pancasila ternyata juga berfungsi sebagai petunjuk arah dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Kuncoro mengatakan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk melaksanakan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ia berpandapat dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam hal ini menjadi bentuk dan wujud atas tanggung jawab negara.

(Baca juga: Mengintip Teknik Infiltrasi Berbahaya Kopaska Melalui Peluncur Torpedo Kapal Selam)

Menurut dia, karena negara yang memiliki wewenang administrasi, wewenang ekonomi sampai ke wewenang politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara.

"Yang tentu saja harus memberi rasa adil kepada semua pihak. Tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki orientasi untuk mencapai pemerintahan yang ideal, tentu saja ini perlu diperjuangkan," ujar Kuncoro.

Dia memandang bahwa ada sejumlah aspek yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan Pancasila ini. Dia menilai bahwa negara perlu menerapkan prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan berbagai asas kepatutan dan menjadi kesepakatan secara moral semua negara.

Kata dia, dibutuhkan kesetaraan berpartisipasi dalam hal perbuatan kebijakan. Perlu ada kesetaraan atau perlu juga rasa peka dan tanggap atas kebutuhan stakeholders. Perlu kemampuan negara guna mediasi segala perbedaan diantara stakeholders untuk mencapai konsesus bersama dan juga perlu akuntabilitas yang juga ditunjukkan untuk stakeholders yang dilayani.

Bahkan, negara juga harus hadir mempunyai visi misi yang luas dan jangka waktu yang panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia.

"Dengan demikian Pancasila dalam penyelenggaraan negara memang harus ditegaskan dan ditegakkan. Pancasila tidak boleh diselewengkan dan hanya menjadi pijakan kebijakan pragmatis," ujarnya menegaskan.