Jempol! Mendagri Ingatkan Mahasiswa Bahaya Paham Radikal di Kampus
SURABAYA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk mewaspadai bahaya narkoba dan radikalisme-terorisme dalam Penutupan Pekan Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PPKMB) Unesa di Surabaya.
"Jaga supaya narkoba tidak masuk perguruan tinggi. Mari nama baik kampus selalu kita pelihara. Saya berharap Unesa menjadi benteng dalam menangkal bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini," tuturnya.
Terkait ancaman radikalisme-terorisme, ia mengatakan, "sudah bukan waktunya mempermasalahkan perbedaan. Kita bisa berdiri tegak sebagai bangsa karena keberadaan berbagai suku, ras, dan agama,". Untuk itu, ia meminta mahasiswa baru untuk cermat dalam bergaul.
Ia menambahkan,"Mahasiswa harus berkomunikasi dengan berbagai budaya. Jadilah yang terdepan dan sampaikan pada masyarakat bahwa bangsa kita besar karena mengamalkan Pancasila, menjunjung tinggi UUD 45, serta mempertahankan NKRI. Siapa yang ingin mengubah Pancasila adalah musuh kita bersama,".
Mendagri juga meminta mahasiswa untuk aktif berpartisipasi melawan praktik korupsi dan ketimpangan sosial.
"Saya berharap mahasiswa dapat membantu mendukung proses pembangunan. Misalnya melalui KKN, mahasiswa bisa men-darmabakti-kan dirinya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan keberpihakan pada Pancasila. Ia menegaskan kampus sebagai tempat menuntut ilmu harus dijadikan pula sebagai tempat mengkaji secara ilmiah proses kultural, konstitusional dan politik.
Untuk itu, kata dia, jangan sampai keberadaan kampus justru disalahgunakan sebagai tempat berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan ketiga proses itu.
Soekarwo menjelaskan, proses kultural, politik dan konstitusional bangsa ini sudah dibangun sejak lama. Proses kultural dimulai Tahun 1908 saat Boedi Utomo. Sedangkan proses politik dimulai Tahun 1928 saat sumpah pemuda, serta proses konstitusional pada Tanggal 18 Agustus 1945 saat ditetapkannya konstitusi melalui UUD.
"Di luar ketiga kesepakatan itu, segala bentuk penyelewengan tidak dibenarkan. Di Negara manapun kalau sudah sudah konstitusional, maka segala paham di luar itu tidak dibolehkan," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin memuji kampus yang dulu bernama IKIP Surabaya sebagai kampus kebhinekaan dengan keberadaan mahasiswa dari Aceh sampai Papua. Kepada mahasiswa yang datang dari luar Surabaya, Kapolda berpesan untuk waspada pada hal-hal baru yang bisa mengganggu kenyamanan belajar.
"Pada adik-adik mahasiswa berhati-hatilah pada kehidupan baru yang menyimpang, yang dapat mengganggu proses belajar kalian. Sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia, banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan diwaspadai, seperti narkoba.
"Belajarlah sungguh-sungguh sehingga kelak anda dapat membangun, memajukan Indonesia," ujarnya.
(Susi Fatimah)
