Tak Sepakat Sistem Zonasi PPDB Dihapus, Disdikpora: Bukan Hanya Jarak Sekolah tapi Kualitas Siswa

YOGYAKARTA - Sejumlah daerah di Indonesia masih mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menilai semangat program ini sebetulnya ditujukan untuk pemerataan pendidikan. Salah satu indikatornya adalah syarat zona sekolah dan jarak dari rumah siswa ke sekolah.

"Kalau ada peraturan presiden, PPDB zonasi nanti kemudian modelnya seperti apa,"ujar Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, Jumat (11/8/2023) ketika dihubungi awak media.

Didik menandaskan jika PPDB zonasi sudah cukup bagus, sehingga dia berharap PPDB tetap dilaksanakan dengan sistem zonasi. Hanya saja PPDB dengan sistem zonasi ini memang perlu disempurnakan dengan daerah masing- masing.

Dia menyarankan agar pemberlakuan sistem zonasi ini jangan kaku hanya berdasarkan jarak. Sebab, daya tampung masing masing sekolah berbeda untuk menerima peserta didik baru sehingga perlu alat seleksi tambahan.

“Di mana anak dalam satu zonasi perlakuannya sama, kalau ada pembedanya anak anak yang tinggal di daerah tersebut harus diberi kesempatan ke sekolah tersebut,” katanya.

Maka cara mengukurnya bukan hanya soal jarak, tetapi juga mempertimbangkan kualitas siswa. “Kita mengukurnya melalui kualitas literasi dan sebagainya. Modelnya sama kita berikan kelas akhir dan kita berikan semua siswa," ucapnya.

Pihaknya memang lebih memilih untuk menunggu saja berkaitan dengan penghapusan tersebut. Karena sejatinya, PPDB zonasi sudah dimulai tahun 2018. Dan DIY sudah meluluskan siswa yang berbasis PPDB dengan sistem zonasi tersebut termasuk di SMA/SMK sudah meluluskan berbasis zonasi.

Dia mengklaim kualitas pendidikan saat ini sudah cukup merata. Dan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah merata. Artinya proses pemerataan pendidikan melalui input siswa sudah terasa dampaknya.

 BACA JUGA:

"Bagaimana sekolah melakukan pemerataan pendidikan antar sekolah. Bagaimana pemerintah juga turut membantu memenuhi saran aprasarana antar sekolah. Sehingga dari sisi kualitas guru relatif sama," kata Didik.

Menurutnya jika PPDB zonasi benar dihapus sementara alat seleksi dari masing-masing sekolah, maka sistem pendidikan nasional kembali ke 40 tahun yang lalu. Artinya sistem pendidikan di tanah air mengalami kemunduran.

Didik menambahkan rencana tersebut perlu kajian mendalam dan perlu adanya alat ukur yang terstandar tadi. Di mana dulu ada UN dan sekarang jika kembali ke UN maka dampaknya anak-anak ini akan seperti dulu lagi.

"Kalau itu tidak ada kan kemunduran," katanya.

(Marieska Harya Virdhani)