Rumah Dekat Sekolah Tak Lolos Jalur Zonasi PPDB, Anak Tukang Ojek Terpaksa Daftar ke Swasta

JAKARTA - Salah satu korban kebijakan PPDB zonasi adalah Anastasia, siswa SMP di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Orangtuanya mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut lantaran rumahnya hanya berjarak 500 meter dari sekolah.

Yati, ibu Anastasia, bercerita anaknya tidak lolos jalur zonasi lantaran kalah dengan siswa lain yang usianya lebih tua. Umur Anastasia, ujar Yari, tahun ini 15 tahun dan tiga bulan. Sedangkan sekolah yang dituju anaknya mensyaratkan minimal usia 16 tahun.

"Jadi karena usia enggak lolos, dianggap terlalu muda. Padahal kalau nilai masuk," ujar Yati dikutip dari BBC News Indonesia, Jumat (14/7/2023).

Dan yang bikin dia tambah kesal adalah soal penentuan zonasi sekolah yang disebutnya aneh. Sebab zonasi sekolah yang dituju anaknya yaitu SMA Negeri 91 Jakarta tidak mencakup wilayah tempat tinggalnya.

SMA Negeri tersebut hanya melingkupi RT 1, 2, dan RT 10 di Kelurahan Pondok Kelapa. Sementara dia menetap di RT 8. Padahal jarak antara RT-nya dengan RT 2 sangat dekat.

"Makanya saya bingung, jaraknya dekat tidak sampai 500 meter kok tidak masuk zonasi," ucapnya kesal.

Ibu empat anak ini mengaku sangat kecewa karena anaknya tak lolos masuk ke sekolah negeri. Sebab, kalau Anastasia harus ke sekolah swasta bakal memberatkan keluarganya. Pasalnya, ayah Anastasia berprofesi sebagai tukang ojek.

"Saya dari awal pendaftaran sekolah sudah pantau semua jalur zonasi sekolah mulai dari gelombang pertama sampai terakhir. Tapi malah nggak lolos, yah mau tidak mau, daripada anak saya enggak sekolah," keluh Yati.

Di sekolah swasta tempat anaknya sekarang, Yati harus membayar uang pendaftaran atau yang disebut 'uang gedung' sebesar Rp2,7 juta.

Kemudian uang seragam sekolah sekitar Rp700.000. Belum lagi harus membeli Lembar Kerja Siswa (LKS). Yati dan suaminya bingung bagaimana mendapatkan uang sebesar itu.

"Yah mau gimana lagi. Mahal banget soalnya, tapi demi anak... karena yang diutamakan tadinya sekolah negeri. Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga nggak ada. Kalau ditotal jumlahnya hampir Rp4 juta masuk sekolah swasta," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)