Guru besar akuntansi Undip ini menjelaskan, perguruan tinggi dapat mengembangkan perkuliahan online secara bertahap sebelum sepenuhnya membuka PJJ dengan izin Kemenristekdikti. Jika memang fasilitasnya belum bisa memungkinkan kuliah online 100 %, dia menyarankan untuk blended learning di mana 50% online dan 50% kuliah tatap muka. Nasir menyatakan, perjuangan pemerintah untuk memperkuliahkan para pemuda masih jauh dari harapan. Terbukti, saat ini pemuda berkuliah baru 34,58 %. Namun, jumlah itu meningkat dari 29,42% pemuda berkuliah pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Masa empat tahun ini Indonesia telah mencapai 34,58%. Mudah-mudahan APK Indonesia bisa mencapai angka 36% walaupun target nasional di angka 34% kita sudah melebihi,” harap Nasir.
Dalam kesempatan sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung) Slamet Widodo menyampaikan, LLDikti Wilayah II kini fokus pada pemerataan akreditasi program studi menjadi minimal B di seluruh Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu, dan Bangka Belitung. “Akreditasi yang kedaluwarsa ini mudah-mudahan tidak ada. Yang C saya targetkan di 2019 di Wilayah II tidak ada akreditasi C lagi. Di samping itu, kita juga menjalankan tugas, visi, misi dari Kemenristekdikti lainnya,” ungkap Slamet.
Slamet sengaja mengajak sekitar 230 pimpinan PTS di Sumatera bagian selatan untuk mengadakan rapat di Kota Yogyakarta. Mereka diharapkan dapat melihat langsung beberapa perguruan tinggi swasta yang berkembang pesat di sana.
(Neneng Zubaidah)
(Rani Hardjanti)