Kemendikdasmen Siapkan Desain Besar Pemenuhan Guru Nasional, Tindaklanjuti Arahan Presiden
JAKARTA – Di tengah tantangan kekurangan guru yang diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah menilai reformasi pendidikan guru tidak lagi cukup dilakukan melalui penambahan jumlah lulusan. Yang lebih mendesak adalah membangun sistem yang mampu menyelaraskan kebutuhan guru nasional dengan proses pendidikan, sertifikasi, dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (ALPTK PTMA) dan The 12th Progressive and Fun Education (ProfunEdu) International Conference di Bandar Lampung.
Agenda ini turut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Ir. Rahmat Mirzani Djausal, Ketua ALPTK-PTMA, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno dan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Menurut Wamen Fajar, kualitas pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas guru. Karena itu, penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional, bukan sekadar lembaga penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG). "Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, titik berangkatnya adalah guru. Tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang."
Pendidikan Profesi Guru
Pemerintah, kata Wamen Fajar, sedang mengupayakan desain besar pemenuhan guru nasional terintegrasi, mulai dari pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru nasional. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional, termasuk penataan tata kelola guru. Kami melihat dukungan kuat dari kementerian dan lembaga terkait persoalan guru ini” jelas Wamen Fajar
Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat Indonesia masih menghadapi dua tantangan besar secara bersamaan. Di satu sisi, lebih dari 407 ribu guru telah memenuhi kualifikasi akademik tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, sementara sekitar 170 ribu guru lainnya masih perlu menyelesaikan pendidikan S-1 atau D-IV sebelum dapat mengikuti PPG. Di sisi lain, diproyeksikan kebutuhan guru akan meningkat hingga melampaui 900 ribu orang pada 2030 dan apabila tidak diantisipasi melalui perencanaan yang lebih terpadu.
