Wapres Gibran Ungkap Masalah Zonasi Sekolah, Curhat Pernah Dicuekin Nadiem
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya jumlah guru yang belum merata di sejumlah daerah.
"Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata," ujar Gibran saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Gibran mengatakan, meski program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat tantangan berupa belum meratanya jumlah guru di sejumlah wilayah.
Beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah yang lain mengalami kekurangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diselesaikan.
"Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ucap Wapres.
Lebih lanjut, Gibran juga menyinggung mengenai masalah berulang yang muncul setiap tahun terkait kebijakan zonasi, seperti peningkatan perpindahan domisili menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan.
Gibran menuturkan, saat menjadi Wali Kota Solo, dirinya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait implementasi program zonasi tersebut.
"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama, silakan nanti didiskusikan," ujar Wapres.
Pada kesempatan itu, Gibran juga meminta agar Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani sekolah-sekolah yang rusak.
Selain itu, Wapres turut meminta para kepala dinas pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," kata Gibran.
Gibran Curhat Pernah Dicuekin
Gibran menceritakan bahwa saat masih menjabat Wali Kota Solo, ia pernah menyurati menteri terkait masalah pendidikan, namun tidak mendapat respons.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim), namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo surat ini belum mendapat tanggapan," ujar Gibran dilansir Antara.
Gibran menampilkan surat yang pernah dikirimkan tersebut melalui layar. Wapres mengatakan dalam surat tersebut, dirinya mengungkapkan berbagai permasalahan terkait pendidikan, mulai dari kebijakan zonasi, program Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, hingga ujian nasional.
Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan hingga saat ini. Gibran lalu memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti yang dinilai lebih responsif dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut.
"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah zonasi ini," kata Wapres.
Dalam arahannya, Wapres menyampaikan bahwa program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya jumlah guru yang belum merata di sejumlah daerah.
"Jadi, bapak ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti bapak ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata," ujar Gibran
Gibran didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin.
Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi, karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
(Dani Jumadil Akhir)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik
