Share

PGRI Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Ini 7 Poin yang Harus Diperhatikan

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 30 Juli 2022 14:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 30 624 2639101 pgri-minta-pemerintah-segera-tuntaskan-pengangkatan-guru-honorer-jadi-asn-ini-7-poin-yang-harus-diperhatikan-pXEm7b8Sf6.jpg Ilustrasi/Okezone

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sejak lama mengharapkan pemerintah untuk fokus pada tata kelola guru yang lebih substansial, komperhensif, dan berkelanjutan.

Seperti pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensi seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

Rencana penghapusan tenaga honorer pun sempata menuai polemik di kalangan guru honorer, sebagaimana yang disampaikan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 bahwa pokok surat menyatakan hingga November tahun 2023, tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di lnstansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PGRI yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (28/7/2022), yang diikuti pengurus PGRI di semua tingkatan secara nasional menghasilkan beberapa poin sebagai berikut.

1. Rencana Pemerintah menghapus tenaga honorer (guru honorer) di semua instansi pemerintah pada November tahun 2023 agar dibarengi pengangkatan ASN (PNS dan PPPK) dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang

ada. Dalam pengangkatan ASN PPPK, Pemerintah agar mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari APBN, dikarenakan kemampuan APBD yang terbatas.

2. Meminta agar pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemetaan dan kajian secara komprehensif tentang kebutuhan guru dalam jangka pendek dan menengah.

3. Memohon agar proses perekrutan guru sebagai ASN terpisah dari program perekrutan ASN lainnya mengingat kebutuhan akan tenaga guru sangat mendesak dan memerlukan penanganan cepat dan progresif.

 Keadaan darurat kekurangan guru dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut dalam proses penanganannya sangat merugikan dunia pendidikan di tanah air.

 Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud apabila pemenuhan jumlah guru dan peningkatan kualitasnya tidak segera terwujud.

4. Kembalikan proses sertifikasi guru (Pendidikan Profesi Guru atau PPG) melalui jalur portofolio seperti dulu untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana amanat UU 14 Tahun 2005.

 Selain itu, sesuai amanat UUGD Nomor 14 Tahun 2005 diharapkan melibatkan organisasi profesi dalam proses PPG. Bagi guru-guru swasta yang telah tersertifikasi, diharapkan pemerintah kembali melakukan penyetaraan dengan guru ASN melalui proses inpassing.

5. Meminta Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN

Daerah sebagaimana amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 dan memohon Kemendikbud Ristek merevisi Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022.

6. Penyusunan RUU Sisdiknas tidak perlu tergesa-gesa dan harus diawali dengan

penyusunan peta jalan pendidikan untuk jangka menengah dan panjang agar kebijakan dunia pendidikan dapat simultan dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RUU Sisdiknas peran guru harus diperteguh agar guru menjadi profesi yang

berwibawa dan bermartabat, diantaranya melalui keterlibatan wajib guru di organisasi profesi dan penetapan upah minimum yang mengarah pada kesejahteraan guru.

7. Kurikulum Merdeka jangan sampai ditetapkan tergesa-gesa secara nasional.

Keberadaan Kurikulum Merdeka masih perlu kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diuji hasil implementasinya sebelum diterapkan secara nasional.

Perubahan kurikulum jangan sampai menambah beban administratif serta berimbas pada pemenuhan beban mengajar dan tunjangan profesi guru.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini