Share

Pandangan Pakar UGM Terkait Larangan Bermotor Menggunakan Sandal Jepit

Tim Okezone, Okezone · Senin 20 Juni 2022 11:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 20 65 2614600 pandangan-pakar-ugm-terkait-larangan-bermotor-menggunakan-sandal-jepit-7mws9MmreJ.jpg Ilustrasi naik motor menggunakan sandal jepit/Dok. iNews

YOGYAKARTA - Larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara masih ramai diperbincangkan masyarakat hingga sekarang.

Imbauan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian RI ini tentunya bertujuan untuk keamanan dan keselamatan para pengendara motor.

Pakar teknik lalu lintas dan teknik transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Dewanti., M.S., memberikan pandangan serupa tentang larangan ini.

Dikutip dari laman resmi UGM pada Senin (20/6/2022), ia mengungkapkan pendapatnya bahwa imbauan itu memang bertujuan untuk melindungi sekaligus menjaga keselamatan diri para pengendara motor.

Sejauh ini, banak yang menilai bahwa sepeda motor sebagai the most dangerous circle, karena kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor sangat berbahaya.

“Kenapa, jika terjadi insiden sangat rentan mencederai pengendara atau penumpangnya. Kesenggol pastinya langsung badan, jatuh juga langsung berbenturan, berbeda dengan mobil yang ada bodi pelindungnya," ujarnya, di kampus UGM, Senin (20/6/2022).

Soal keamanan dan keselamatan pengendara sepeda motor sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 pasal 14 yang menjelaskan soal pemenuhan aspek keselamatan yang harus memenuhi sejumlah aspek.

Khusus untuk pengemudi, ada beberapa hal yang harus dipatuhi, seperti menggunakan jaket berbahan yang dapat memantulkan cahaya, disertai dengan identitas pengemudi, menggunakan celana panjang, sepatu, sarung tangan, dan membawa jas hujan.

Jadi sebenarnya dengan aturan ini tidak ada lagi alasan bagi pengendara sepeda motor untuk tidak menggunakan alas kaki yang layak saat berkendara.

Maka dari itu, pemotor wajib menggunakan sepatu apabila tidak ingin celaka ingin.

Menurut Dewanti tidak serta merta aturan ini menjadi aturan yang harus segera diberlakukan di masyarakat karena memerlukan waktu dan proses sosialisasi terlebih dahulu.

Seperti implementasi pemakaian helm beberapa tahun lalu, untuk pemberlakuan aturan tersebut butuh waktu yang lama. Bahkan di awal-awal soal helm sebagai pelindung kepala pun juga menimbulkan pro kontra di masyarakat.

“Ada yang beralasan panas, sumuk, jika sanggulan tidak bisa dan lain-lain. Proses penyadaran butuh waktu dan pada akhirnya sekarang sudah lumayan untuk pengguna helm ini, jika di awal-awal dulu mungkin masih sekitar 70 persen, kini hampir 98-99 persen apalagi di perkotaan," jelasnya.

Dewanti mengakui menyangkut keselamatan diri ini di masyarakat Indonesia memang belum begitu baik dibanding di negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang sudah baik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kontinuitas dari pihak kepolisian dan pihak-pihak lain terkait keselamatan berkendara ini.

Meski keselamatan menjadi prioritas, ia berharap pemberlakukan terhadap aturan ini nantinya bisa secara bertahap. Membangun kesadaran terkait keselamatan diri memang harus saling bersinergi. Tidak hanya soal bagaimana perilaku mengemudi harus baik dan alat-lat perlindungan diri, hal lain yang juga harus disiapkan adalah kondisi kendaraan, kondisi infrastruktur jalan dan sistim berlalu lintas di jalan yang juga menjamin keselamatan.

“Namanya kecelakaan di perkotaan memang lebih didominasi oleh keterlibatan sepeda motor. Ini bisa dipahami karena jumlah sepeda motor paling banyak dibanding yang lain, dan yang paling banyak menjadi korban kecelakaan adalah mereka yang usia muda antara 20 – 45 tahun, kelompok-kelompok usia muda dan produktif," terangnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini