JAKARTA - Generasi muda Papua yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih.
(Baca juga: Papua Segera Miliki Kampus Bertaraf Internasional, Istana: Akan Menjadi 'Harvard' Indonesia)
"Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi bagian dari solusi, bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah. Caranya adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Setelah lulus, kembali ke Tanah Papua untuk turut membangun daerah asal mereka, menyongsong masa depan yang lebih cerah, meninggalkan pertikaian masa lalu," ujar Pengamat Papua dan Isu strategis Imron Cotan, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa Papua memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan Bumi Cendrawasih yang lebih baik.
Pasalnya, kebijakan afirmatif pemerintah telah membuka peluang besar bagi para intelektual atau mahasiswa untuk meraih masa depan yang cerah, antara lain melalui kesempatan kerja yang ditawarkan pemerintah serta pemberian beasiswa.
(Baca juga: LPDP 2022 Dibuka Besok, Pemburu Beasiswa Catat Ini Cara Pendaftaran dan Tahapan)
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia ini melanjutkan, pemekaran daerah otonomi baru juga akan membuka peluang besar bagi para mahasiswa. Seusai masa studi, para pemuda dapat mengabdi sebagai pemimpin formal dan informal di daerah masing-masing.
"Mental switch memang diperlukan agar para mahasiswa OAP memiliki ketetapan hati untuk meletakkan diri sebagai bagian dari solusi," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Forum Badan Musyawarah Tanah Papua Frans Ansanau dan dua tokoh mahasiswa OAP, masing-masing bernama Charles Kossay dan Malkin Kosefa, turut menghadiri dan memberikan edukasi kepada sekitar 50 mahasiswa OAP dari daerah Jabodetabek.
Mereka juga menyambut baik kebijakan afirmatif Presiden Joko Widodo, termasuk penerapan pendekatan teritorial di dalam menghadapi kelompok separatis di Tanah Papua.
Kedua tokoh pelajar OAP tersebut sepakat bahwa masalah Papua ada di Tanah Papua, bukan di pemerintah pusat.
"Yang penting bagaimana menghilangkan praktik-praktik PTP (Papua Tipu Papua) yang berlangsung saat ini. Hal tersebut yang perlu diatasi oleh pemerintah pusat, antara lain dengan cara menertibkan para kepala daerah," tutup Kosefa.
(Fahmi Firdaus )