Resmi Sandang Status PTN Badan Hukum, UB Tegaskan Tak Akan Pengaruhi UKT

Avirista Midaada, Okezone · Kamis 28 Oktober 2021 15:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 28 65 2493087 resmi-sandang-status-ptn-badan-hukum-ub-tegaskan-tak-akan-pengaruhi-ukt-udClvU9jIX.jpg Universitas Brawijaya (UB) (Foto: Dok UB )

MALANGUniversitas Brawijaya (UB) resmi menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mulai 18 Oktober 2021. Dengan demikian, UB menjadi kampus ke – 14 di Indonesia yang menyandang status PTNBH, dan berhak memperoleh hak otonom secara penuh mengelola sistem akademik, keuangan, hingga kepegawaian.

Rektor Universitas Brawijaya Prof. Nuhfil Hanani menyatakan dengan tegas, perubahan status hukum dari perguruan tinggi berstatus badan layanan umum (PTNBU) tak akan mempengaruhi penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Jadi apakah itu satker (satuan kerja), apakah itu PTNBH, BLU (Badan Layanan Umum), itu tidak ada hubungannya dengan UKT. Jadi sama sekali tidak ada, saya tegaskan tidak ada,” kata Nuhfil, saat konferensi persnya di Malang, pada Kamis (28/10/2021).

 Baca juga: Universitas Brawijaya Menyandang Status PTN Badan Hukum

Dikatakan Nuhfil, status PTNBH yang disematkan ke UB ini hanya mempengaruhi wewenang mencari pundi – pundi rupiah di luar UKT. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan berstatuskan PT, hotel, bahkan pusat perbelanjaan.

“Kita mendirikan usaha PT misalkan, membuat hotel, misalnya membuat apapunlah bisa dilakukan, hanya perguruan tinggi PTNBH yang dibolehkan untuk membuat usaha, sehingga dengan demikian ini sama sekali tidak ada dampak komersialisasi pendidikan kepada mahasiswa, jadi tidak perlu kekhawatiran,” terang dia.

Baca juga: Mahasiswa Universitas Brawijaya Ciptakan Dispenser Masker dan Hand Sanitizer

Nuhfil mengaku, telah mendengar isu di media sosial mengenai dampak perubahan status kampus. Isu-isu tersebut antara lain UKT mahasiswa akan meningkat dan tunjangan dosen bakal turun. Menurut Nuhfil, perubahan status tidak ada hubungannya dengan aspek-aspek tersebut meskipun sangat berkaitan dengan pendapatan universitas.

“Isunya (UKT mahasiswa naik dan tunjangan dosen turun) tidak ada hubungannya, tetapi sangat berkaitan dengan pendapatan universitas. Oleh karena itu dibolehkan untuk mendirikan atau mencari uang diluar pendidikan, termasuk kerjasama dengan perusahaan perusahaan menjual inovasi teknologi dan sebagainya,” bebernya.

Ia menerangkan, status PTNBH juga membuat bisa memutuskan kerja sama dengan beberapa perusahaan dan melakukan inovasi teknologi dan segala yang dimilikinya, tanpa perlu izin ke menteri maupun pemerintah pusat.

“Saya bertanggung jawab ke publik, bukan kepada menteri, publiknya siapa, itu namanya wali amanah, disamping itu itu dikasih keleluasaan, untuk mencari dana dana komersial berupa pendirian PT dalam segala bidang, termasuk kerjasama itu,” jelasnya.

“Makanya kita dipatok jadi universitas kelas dunia, bahkan sudah ditunjuk tahun 2025, seingat saya, rangkingnya 500 dunia. Sekarang dari subjek, ada beberapa sudah mencapai 500 dunia," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini