Share

Ketua DPR: Pembelajaran Tatap Muka Perlu Pengawasan Bersama

Carlos Roy Fajarta, · Rabu 25 Agustus 2021 12:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 25 65 2460833 ketua-dpr-pembelajaran-tatap-muka-perlu-pengawasan-bersama-II3q80URkW.jpg Ketua DPR RI, Puan Maharani (foto: Sindo)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, pada daerah-daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-3. Pasalnya dalam aturan terbaru PPKM 1-3, daerah dimungkinkan menggelar sekolah tatap muka.

PTM terbatas diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, yang dikeluarkan pada 23 Agustus 2021.

“Saya menyambut baik rencana daerah-daerah yang turun status menjadi PPKM Level 3 untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas karena sekolah tatap muka dapat memulihkan kognitif dan psikologis anak,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/8/2021).

Baca juga:  Satgas Covid-19: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Harus Utamakan Keselamatan!

Dalam kebijakan terbaru, sekolah tatap muka dimungkinkan dengan kapasitas yang berbeda setiap jenjangnya. Kapasitas yang diizinkan untuk pelaksanaan PTM terbatas adalah maksimal sebanyak 50%, kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62%, serta PAUD maksimal 33%.

“Penerapan protokol kesehatan mutlak dilakukan. Tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tapi juga sampai kesiapan ruang belajar dan toilet sekolah bagi siswa harus sesuai prokes,” tutur Puan Maharani.

Baca juga:   Sambut Baik Pembelajaran Tatap Muka, PGRI: Kurangi Kebosanan Guru dan Siswa

Dikatakannya perlu ada pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PTM. Puan juga menilai, daerah harus memprioritaskan membuka sekolah-sekolah yang telah melakukan uji coba PTM sebelum lonjakan kasus Covid-19 terjadi pada Juni-Juli lalu.

“Pemerintah daerah harus membahas secara rinci mengenai skema PTM yang akan digelar, termasuk langkah apa yang harus diambil apabila ditemukan kasus Corona di sekolah,” ucap Puan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah daerah berencana membuka sekolah tatap muka terbatas pada 30 Agustus mendatang, termasuk Ibu Kota DKI Jakarta. DPR RI mendorong pemerintah daerah melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap. (din)

(rhs)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini