Share

Kemenag Padankan Data Siswa Program Indonesia Pintar ke DTKS Kemensos

Widya Michella, MNC Media · Senin 16 Agustus 2021 16:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 16 65 2456405 kemenag-padankan-data-siswa-program-indonesia-pintar-ke-dtks-kemensos-dBizrYc1NM.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Direktorat Kurikulum, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag melakukan kerjasama pemadanan data siswa madrasah penerima Program Indonesia Pintar (PIP), ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) Kemensos.

Sebelumnya, Kemenag telah menyalurkan seluruh anggaran PIP madrasah tahun 2021 (100%) mencapai Rp1,3 triliun. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengawasan dan evaluasi, untuk memastikan dana bantuan sosial PIP tepat sasaran dan diterima utuh.

Baca juga:  Kemenag Bahas Kerja Sama Percetakan Alquran dengan Abu Dhabi

Direktur KSKK Madrasah, Isom Yusqi mengatakan kerjasama penting dilakukan guna meningkatkan komitmen dan sinergi dalam hal penyediaan data valid.

"Publik perlu tahu bahwa Kemenag dalam mengelola PIP memang betul-betul menggunakan data yang sudah terpadankan dengan basis Data Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos,” kata Isom Yusqi demikian dikutip pada laman resmi Kemenag.

 Baca juga: HUT Ke-76 RI, Menag: Pandemi Mengajarkan Pentingnya Perasaan Senasib Sepenanggungan

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal menuturkan kerjasama penyediaan data ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.

“Poin penting dari kerjasama ini adalah validitas dan keabsahan data, sehingga penerima bantuan sosial memang mustahiqnya, bukan yang data asal-asalan. Jadi, jangan main-main dengan uang negara,” jelas Zainal.

Ia menambahkan, walaupun data siswa madrasah telah dilakukan pemadanan dengan basis data DTKS, tetap harus dilakukan pengecekan di lapangan. Karenanya, perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kanwil maupun pelaksana di lapangan.

“Karena itu, tidak hanya data padan yang kita inginkan, tapi kita juga harus ke lapangan untuk cek kebenarannya,” paparnya. (din)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini