Share

Bingung soal Dana BOS, Ini Usulan Bupati Puwakarta ke BPK

Didin Jalaludin, Koran SI · Rabu 07 Juni 2017 11:07 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 07 65 1709608 bingung-soal-dana-bos-ini-usulan-bupati-puwakarta-ke-bpk-uUTOk598lu.jpg Ilustrasi : (Foto: Dok. Okezone)

PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, memberikan usulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar sekolah dasar (SD) memiliki satuan unit tata usaha untuk mengelola administrasi bantuan keuangan ke sekolah. Pasalnya, dirinya mendapati para kepala SD kerap kebingungan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Saya sering menerima keluhan dari para kepala sekolah SD yang selalu merasa bingung soal dana BOS. Di satu sisi mereka itu tidak bisa disalahkan karena kepala sekolah kan tahunya mendidik dan mengajar saja, mereka tidak terlalu memahami soal analisis keuangan,” ungkapnya belum lama ini.

Secara teknis, menurutnya, BPK dapat mengeluarkan rekomendasi bahwa sekolah dasar membutuhkan unit pengelolaan keuangan dalam menjalankan kinerja harian. Sehingga pemerintah dapat meresponsnya dengan penempatan aparatur sipil negara yang profesional.

“Selama ini baru SMP dan SMA. Saya kira di SD juga sangat perlu ada tata usaha, BPK mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti,” katanya menambahkan.

Cara ini ia nilai dapat meminimalisasi beban pekerjaan kepala sekolah di sekolah dasar yang selama ini dinilai kurang fokus. Sebab, selain harus aktif mengurusi proses belajar mengajar peserta didik di sekolah, para kepala sekolah tersebut memiliki beban kerja mengelola keuangan sekolah.

“Kasihan kan, masalah para kepala sekolah menjadi banyak, belum didatangi para orangtua yang komplain, belum pikirannya penuh ketakutan karena penggunaan uang. Saya kira, kepala sekolah harus fokus pada kegiatan belajar mengajar, pengorganisasian guru, dan semacamnya,” ungkapnya.

Usulan ini diakuinya sempat disampaikan kepada BPK Perwakilan Jawa Barat saat menerima piagam opini wajar tanpa pengecualian bersama 10 kabupaten/kota lain di Kantor BPKP Jawa Barat, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Senin 5 Juni 2017.

Sementara, terkait aparatur sipil negara yang ia maksud untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai tata usaha di sekolah dasar, Kang Dedi –begitu ia disapa, mengusulkan agar pejabat dengan golongan eselon III bisa mengisi posisi tersebut.

“Harusnya setara ya dengan tata usaha puskesmas sehingga pelaporan keuangan bisa lebih akuntabel,” pungkasnya.(afr)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini