Harga BBM Naik, KAMMI Audiensi dengan Anggota DPR

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat sebagian besar mahasiswa menggelar aksi protes. Tidak hanya berdemonstrasi, aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pun beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengurus Pusat KAMMI diwakili Sekretaris Jenderal PP KAMMI Ardhi Rahman, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Adhe Nuansa Wibisono dan beberapa personel PP KAMMI lainnya. Mereka menemui anggota DPR yang juga pengamat minyak dan gas dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies, Kurtubi.

Dalam diskusi itu, Kurtubi mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, kata Kurtubi, pemerintah harus mengimbangi kebijakan ini dengan mendorong pembangunan infrastruktur gas dan transportasi. Pasalnya, selama ini ganya sekira 40 persen BBM yang diproduksi Indonesia, sisanya merupakan impor.

"Konsumsi harian kita adalah 1,6 juta liter per hari sehingga lebih besar pasak daripada tiang. Dengan kondisi demikian, mengapa tidak dibangun infrastruktur migas? Jika infrastruktur itu makin berkembang, diharapkan terjadi multiflier effect untuk masyarakat," ujar Kurtubi, seperti dikutip dari keterangan tertulis KAMMI kepada Okezone, Kamis (20/11/2014).

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus meningkatkan produksi minyak dan gas nasional. Dengan catatan, kata Kurtubi, undang-undang tata kelola migas juga diperbaiki agar tidak menghambat proses investasi.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu juga menegaskan, pengelolaan migas sebaiknya dikembalikan ke Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan asing, kata Kurtubi, hanya sebagai kontraktor.

PP KAMMI sendiri menyatakan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, mereka menginstruksikan seluruh kadernya di Tanah Air menggelar aksi demonstrasi selama sebulan penuh.

"Sikap itu diambil setelah memerhatikan hasil kajian serta perkembangan sikap politik pemerintah yang dinilai enggan melakukan nasionalisasi pengelolaan energi Tanah Air," kata Humas PP KAMMI, Nur Afilin.