KAMMI: Kenaikan Harga BBM Abaikan Rakyat Kecil
JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). KAMMI menilai, kebijakan ini mengabaikan suara rakyat kecil di Tanah Air.
Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana, S.T., menyebut, APBN 2013 mencapai Rp1.842,5 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp1.166,2 triliun atau 67,6 persen anggaran yang terserap. Pos subsidi BBM sendiri hanya mengambil porsi Rp 211,9 triliun dari total anggaran.
"Artinya, subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN. Sebab, masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar daripada subsidi BBM. Di sisi lain, belanja pegawai sangat besar dan dana APBN juga banyak dikorupsi," ujar Andriyana, dalam keterangan tertulis KAMMI kepada Okezone, Selasa (18/11/2014).
Selain itu, sesuai hasil sensus ekonomi nasional (Susenas) 2010, 65 persen pengguna BBM adalah rakyat kelas bawah dan miskin dan 27 persen kelas menengah. Kemudian, 82 persen kendaraan di Indonesia merupakan kendaraan roda dua yang kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah.
"Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok dipastikan juga akan melonjak seiring naiknya harga BBM," imbuhnya.
Di sisi lain, banyak pengamat menilai, kebijakan ini sarat kepentingan bisnis. Ditengarai, banyak perusahaan asing ingin menguasai bisnis energi di sektor hilir dengan pembangunan SPBU.
Andriyana menegaskan, hal ini kontradiktif dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sering digaungkan pemerintahan Jokowi-JK. "Selain itu, penguasaan perusahaan asing di Indonesia juga akan mengebiri pendapatan rakyat dan perusahaan milik negara," imbuhnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik
