Siswa Penting Belajar Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jangan Apatis

JAKARTA - Menyambut tahun politik 2024, para guru dari berbagai wilayah di Indonesia memberikan pendidikan politik bagi siswa. Bagaimana pandangan guru terhadap pendidikan politik? Dan bagaimana langkah yang mereka lakukan dalam mengenalkan politik ke siswa?

Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Guru pada Selasa (17/10/2023) bertajuk “Guru dan Pendidikan Politik”, para guru berdiskusi terkait kiat-kiat yang dilakukan untuk mengenalkan politik dan tantangan yang mereka hadapi. Webinar yang berlangsung selama 300 menit ini, dihadiri oleh pembicara yang menarik, mulai dari Staf Ahli Kemdikbudristek, Anggota Dewan Pembina PERLUDEM, Anggota KPU RI, hingga guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dari seluruh penjuru Indonesia.

"Kehidupan politik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari,” kata Guru mata pelajaran Sejarah dari SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Baru, Rio Pratama.

 BACA JUGA:

Menurut Rio sayang sekali jika selama ini tenaga pendidik hanya memahami pendidikan demokrasi dan politik secara general. Padahal kegiatan politik hampir setiap hari dilakukan di dunia pendidikan, mulai dari saat berdiskusi, musyawarah, dan kegiatan lainnya. Baru saat musim pemilu, tenaga pendidik berusaha memahami secara mendalam. Dalam kesempatan ini, Rio berharap tenaga pendidik dapat memaknai demokrasi secara luas, tak hanya sebatas politik praktis dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat.

Seorang guru Bahasa Indonesia dari SMAK 8 Penabur Jakarta, Indah Nova Manurung, menjelaskan kondisi siswanya. Menurut Indah, guru bebas dalam memilih topik politik untuk mengenalkan pendidikan politik ke anak-anak di kelas. Maka dari itu penting bagi tenaga pendidik untuk mengenakan sisi baik dan netral dari politik itu sendiri.

"Kita punya hak istimewa. Apa yang mau kita sajikan ke anak kita,” jelasnya.

Jangan Apatis

Dalam mengenalkan pendidikan politik ini, Indah memiliki pengalaman mengesankan dimana seorang murid yang tadinya apatis pada politik karena prasangka buruk, setelah lulus SMA justru memilih Fakultas Hukum untuk melanjutkan pendidikannya karena tertarik untuk mendalami ilmu hukum. Hal ini membuktikan bahwa pandangan anak terhadap dunia politik dapat diarahkan dengan baik oleh tenaga pendidik.

Hal ini dibenarkan oleh Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdikbudristek RI Nur Syarifah. Menurut Nur Syarifah, praktek politik kotor memang benar adanya, namun disinilah peran tenaga pendidik untuk meluruskan dan tetap memberi sisi politik yang baik karena masa depan politik negara kita terdapat di tangan para generasi muda. Nur Syarifah berpesan untuk tetap mengajarkan politik dalam pendidikan kewarganegaraan dengan sudut pandang yang baik dan benar.

“Peran pendidik adalah mengangkat isu politik aktual sebagai topik bahasan dengan menggunakan metode pemecahan masalah, dan melakukan simulasi proses berdemokrasi. Mari kembalikan politik sebagai pendidikan kewarganegaraan,” katanya.

 BACA JUGA:

Anggota Dewan Pembina PERLUDEM Titi Anggraini. Menurut Titi, dalam demokrasi harus ada pemenuhan hak warga negara, kebebasan sipil, social right, dan hak warga negara lainnya. Dimana hal ini, anak-anak dapat mengambil peran, karena anak mempunyai hak pilih. Karena KPU tidak mengijinkan kampanye di sekolah, maka orang yang berperan besar mengenalkan kondisi politik di Indonesia terdapat pada tenaga pendidik.

“Saya senang sekali, kita belajar demokrasi tidak hanya lewat pelajaran PKn, tapi bisa dikontekstualisasikan ke berbagai pelajaran,” kesan Titi.