Dia menuturkan Program Mental Health Atlas dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dapat dijadikan teladan untuk pengukuran objektif. Namun sayang inisiatif semacam ini belum populer apalagi dikembangkan, khususnya di Indonesia.
Baca juga: Jangan Abai! Ini 2 Cara Rawat Kesehatan Mental
Dia melihat kaitan antara pembangunan nasional dan kesehatan mental, dalam bidang sosial, dan bahkan politik, bentuk-bentuk praktik kelembagaan di setiap organisasi dan institusi, termasuk wajah demokrasi negara, juga ikut mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan mental.
“Mitos lainnya sebagai turunan dari mitos di atas adalah bahwa urusan kesehatan mental adalah urusan tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan mental, dan bahwa akses ke layanan kesehatan mental ini adalah urusan yang membutuhkan biaya yang mahal atau merupakan sebuah kemewahan,” lanjutnya.
Mitos ini dapat menciptakan jarak psikologis yang besar jika kesehatan mental tidak begitu mendesak pada masyarakat terhadap masalah kesehatan mental di lingkungannya. Di sini terletak arti penting sains untuk membeberkan bukti-bukti bahwa betapa terdapat interkoneksi antar domain dan antar bagian-bagian masyarakat dalam isu kesehatan mental sekecil apapun. Nantinya dengan upaya bersama (joint efforts), akses kesehatan mental yang inklusif tidak akan memakan biaya mahal.
(Susi Susanti)