Ini 3 Persoalan Dalam Penerapan Full Day School

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta aturan lima hari sekolah atau full day school disosialisasikan secara masif dan jelas, serta ada jalinan komunikasi yang baik hingga ke daerah.

"Kalau kebijakan Kemdikbud ini berdasarkan kajian, silakan saja. Tapi, sebagai kebijakan politik, harusnya tidak hanya diputuskan oleh satu institusi yang memiliki otoritas atau dari pendukungnya saja, tapi juga harus berdasarkan pilihan publik, public choice. Jadi jangan sampai masyarakat menjadi resah hanya karena kebijakan seperti ini," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana memberlakukan aturan lima hari sekolah terhitung mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli 2017.

Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara, Senin 12 Juni, telah menyampaikan bahwa aturan tersebut telah terbit per 9 Juni 2017.

Selain itu, telah terbit pula PP Nomor 19/2017 tentang Beban Tugas Guru, dengan beban mengajar tatap muka minimal dari 24 jam dalam sepekan menjadi 40 jam. Menurut Muhadjir, acuan tersebut mengacu pada standar kerja aparatur sipil negara (ASN).