Dari hasil kajian terbatas berdasarkan metode Cost and Benefit Analysis tersebut, peraih gelar Doktor Hukum UPH ini menyimpulkan bahwa nominee agreement memberi dampak manfaat (benefit) yang lebih besar dibanding dengan cost yang dikeluarkan, baik yang menjadi beban pemerintah maupun masyarakat.
“Meskipun nominee agreement merupakan praktik penyelundupan hukum, namun keberadaannya memberikan dampak positif dalam mendukung kebijakan makro ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Hal ini, terang Ida, dapat dilihat dari indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto, pendapatan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak dan royalti tambang yang bernilai besar baik di Morowali maupun Kutai Kartanegara.
Di kedua kabupaten tersebut, jelas Ida, keberadaan nominee agreement dapat ditoleransi karena telah memberikan dampak positif berupa manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar tambang.
Menurut perempuan yang juga bekerja sebagai Direktur Legal di Perusahaan Penanaman Modal Asing dari China di bidang penambangan nikel, batubara, dan smelter, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Karena itulah, harus dikelola dengan bijak dan memanfaatkan aset negara tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
Buku ini terbagi menjadi sembilan bab. Bab satu berisi pendahuluan, yang mengulas tentang negara kesejahteraan dan eksistensi sumber daya alam. Bab dua mengulas politik hukum pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan minerba.