Menengok Kontribusi Dunia Pendidikan dalam Pertahanan Siber
JAKARTA - Pertahanan siber nasional tak lagi hanya urusan pemerintah. Faktanya, sebagian besar serangan siber menimpa sektor bisnis dan swasta.
Sepanjang tahun 2022, pelaku kejahatan siber tak hanya menyerang pengusaha di level perusahaan. Sekitar 60 persen usaha mikro, kecil, dan menengah pun mengalami serangan tersebut (Kaspersky: 2022).
Sejumlah serangan siber bahkan menyasar perusahaan swasta yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Misalnya, Pada 24 Februari 2022, hari invasi Rusia ke Ukraina, serangan dunia maya mengganggu akses internet satelit broadband yang dikelola oleh Viasat Inc, satu perusahaan Amerika Serikat yang memasok akses internet di Eropa. Serangan itu menggunakan malware "AcidRain" yang dirancang untuk menghapus perangkat lunak pada modem dan router. Meski serangan ini bertujuan untuk mengganggu komando militer dalam perang Rusia-Ukraina, kenyataannya banyak pelayanan publik yang terganggu.
Serangan malware "AcidRain" tak hanya mengancam objek pemerintah atau militer, juga berdampak pada aktivitas penduduk sipil dan objek sipil lainnya. Diketahui, akses internet offline selama lebih dari 2 minggu. Perusahaan energi besar Jerman kehilangan akses pemantauan jarak jauh ke lebih dari 5.800 turbin angin. Hampir 9.000 pelanggan penyedia layanan internet satelit mengalami pemadaman internet di Prancis. Selain itu, sekitar sepertiga dari 40.000 pelanggan penyedia layanan internet satelit lain di Eropa (Jerman, Prancis, Hongaria, Yunani, Italia, Polandia) terpengaruh. (Reuters: 2022).
Keseluruhan situasi di atas menggambarkan bahwa serangan siber berdampak begitu meluas pada hampir semua sektor. Secara nyata, publik dirugikan. Tentu saja, tidak bisa hanya mengandalkan peran dan tanggung jawab dari pemerintah. Semua sektor yang menggunakan internet sebagai basis kerjanya, baik negara maupun swasta, sudah seharusnya turut mengambil peran dan tanggung jawab pula.
Fenomena ini cukup menjadi perhatian komunitas global. Sejak tahun 2013, korporasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis di Silicon Valley, California Amerika Serikat l, menyadari pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam rangka meningkatkan keamanan digital secara nasional. Google, Apple, Amazon, dan perusahaan raksasa yang berbasis di sana secara sadar membangun komunikasi dengan Pemerintah AS untuk mengantisipasi serangan siber dengan batasan hukum yang jelas. Hal demikian dilakukan karena layanan perangkat lunak dan perangkat keras yang disediakan korporasi Silicon Valley menjangkau publik secara meluas dalam bentuk layanan komunikasi, keuangan, dan lainnya.
