Rektor UNS Jawab Tantangan Implementasi Kebijakan Program MBKM
SURAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menjalankan beberapa program demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini juga menyasar ke berbagai lini, baik lini pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
Beberapa program tersebut di antaranya, Asesmen Nasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang fleksibel, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta program terkait dengan guru dan tenaga pengajar.
Program yang dibentuk pemerintah tersebut harapannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Tentu, karena program baru banyak tantangan yang harus dihadapi. Hal ini pun serupa dengan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
“Program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan misalnya saja, program MBKM, saya melihat karena program tersebut sifatnya program baru pemerintah seperti tergagap-gagap dalam mengimplementasikannya. Banyak tantangan demi tantangan yang harus dihadapi,” ujar Prof. Jamal dalam webinar Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek”, Minggu (19/6/2022).
Acara ini juga dihadiri Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Rustanto, S.E., M.A.; Direktur Esekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, Ph.D.; dan Peneliti Senior Indikator, Dr. Rizka Halida, M.Psi.
Adapun, tantangan yang dimaksud Prof. Jamal meliputi tantangan dalam pemerataan kualitas guru untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan masing-masing sekolah, penerapan pembelajaran dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS), peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan materi dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
