Share

Usai Terima Gelar Doktor, Lukman Hakim Saifuddin Ungkap Kesalahpahaman Pada Moderasi Beragama

Tim Okezone, Okezone · Selasa 31 Mei 2022 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 31 65 2603133 usai-terima-gelar-doktor-lukman-hakim-saifuddin-ungkap-kesalahpahaman-pada-moderasi-beragama-Z7poMzdfYo.jpeg Lukman Hakim Syarifuddin terima gelar doktor honoris causa di UIN Jakarta/Ist

Problem Keberagamaan

Menurut LHS, Indonesia adalah bangsa dan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang amat tinggi.

Masyarakatnya juga sangat agamis. Dengan realitas Indonesia yang warganya amat agamis itu, cara beragama setiap warga bangsa yang hakikatnya adalah umat beragama menjadi teramat vital.

Sayangnya, lanjut LHS, belakangan dijumpai sejumlah permasalahan dalam kehidupan keberagamaan.

Misalnya, munculnya fenomena corak beragama yang justru bertolak belakang dan mengingkari inti pokok ajaran agama yang memanusiakan manusia dan membangun kemaslahatan bersama.

Tantangan lainnya, muncul tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak berdasarkan kaidah keilmuan.

Juga, munculnya paham dan amalan keagamaan yang secara diametral merusak dan mengoyak ikatan kebangsaan.

"Di tengah permasalahan kehidupan keberagamaan seperti ini, diperlukan gerakan dan kesadaran bersama tentang pentingnya beragama yang tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas," jelasnya.

"Gerakan bersama itu adalah penguatan moderasi beragama," sambungnya.

 

Tuduhan Moderasi Beragama

Sebagai sebuah gerakan bersama, moderasi beragama dalam perjalanannya tidak terlepas dari sejumlah kesalahpahaman dan tuduhan yang tidak benar.

Pertama, moderasi beragama dianggap sebagai agenda dan pesanan asing. Tuduhan ini jelas tidak benar.

Sebab, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara moderat dalam artian tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas adalah perintah agama itu sendiri.

"Moderasi beragama merupakan kebutuhan nyata yang muncul pada diri umat beragama itu sendiri, dan sama sekali bukan pesanan atau agenda pihak asing," paparnya.

Tuduhan kedua, moderasi beragama dituduh menyebabkan umat tidak mengakar atau fanatik dengan agamanya.

Tuduhan seperti itu boleh jadi disebabkan adanya penggunaan istilah 'radikal' dan 'fanatik' yang salah kaprah. Hal yang sama juga terjadi pada istilah 'konservatif', dan 'fundamental'.

"Itulah mengapa sejak awal, dalam konsepsi moderasi beragama tidak digunakan keempat istilah yang telah mengalami kesalahkaprahan makna. Karena sesungguhnya yang harus dihindari bukanlah radikal-nya, fanatik-nya, fundamental-nya, atau konservatif-nya, melainkan adanya ekses negatif yang ditimbulkan dari istilah-istilah itu," sebut LHS.

"Dalam konsepsi moderasi beragama, istilah yang digunakan untuk dihindari dan dicegah dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama adalah "berlebihan", "melampaui batas", dan "ekstrem"," sambungnya.

Tuduhan ketiga, moderasi beragama identik dengan liberalisme dan sekularisme. Ini tentu tuduhan yang jauh panggang dari api.

Kenyataannya malah sebaliknya. Moderasi beragama justru hadir sebagai imunitas bagi setiap warga bangsa Indonesia dari serbuan paham dan praktik ideologi asing, baik yang datang dari Barat berupa liberalisme dan sekularisme, maupun yang dari Timur berupa transnasionalisme.

"Moderasi beragama adalah agenda internal bangsa Indonesia karena beragama secara moderat merupakan kebutuhan nyata bangsa agamis itu sendiri," paparnya.

"Konsepsi moderasi beragama ini bergulir, tanpa sedikit pun intervensi pihak asing. Praktik moderasi beragama di Indonesia justru dapat dijadikan contoh atau model oleh negara-negara lain dalam merawat keberagaman dan mewujudkan perdamaian dunia," lanjutnya.

Tuduhan keempat, Moderasi Beragama Mendukung LGBT.

LHS menegaskan bahwa moderasi beragama sama sekali tidak meminggirkan atau mengabaikan ajaran agama.

Semua agama memiliki penilaian sama terhadap perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang menyimpang.

“Agama apa pun menolak perilaku menyimpang tersebut. Secara tegas moderasi beragama juga menolak tindakan, perilaku, maupun kampanye LGBT,” tegas LHS.

Namun, lanjut LHS, justru karena kesadaran akan penolakan itulah umat beragama dituntut untuk mengupayakan agar perilaku LGBT tidak meluas di masyarakat.

Caranya adalah dengan menyikapinya secara bijak, sesuai dengan pendekatan kebajikan agama, yakni memberikan pendampingan, bimbingan, pengayoman, dan pembinaan secara empatik kepada mereka yang memiliki orientasi seksual sejenis dan biseksual, serta yang transgender, agar tidak lagi melakukan apalagi menyebarluaskan LGBT.

Empatik ditekankan di sini supaya kita tetap dapat memanusiakan manusia, sebagaimana pesan utama ajaran agama.

Mereka yang LGBT itu adalah mahluk Tuhan yang juga punya hak asasi sebagaimana manusia lainnya.

Hak-hak dasar kemanusiaan mereka tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, penistaan, pengucilan, apalagi penghilangan eksistensi kemanusiaan mereka harus dihindari. Agama hadir justru untuk mengajak kepada kebajikan.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini