Share

Apa Tugas Pokok Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan?

Destriana Indria Pamungkas, MNC Portal · Selasa 01 Maret 2022 10:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 01 624 2554522 apa-tugas-pokok-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan-JJgQl5dVlP.jpeg Istana Presiden. (Foto: Dok Okezone.com)

TUGAS pokok Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan dijelaskan oleh Okezone dalam artikel kali ini. Biasanya pertanyaan seperti ini muncul dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Indonesia menganut sistem presidensial yang berarti negara ini dipimpin oleh seorang presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dengan kabinet. Tugas yang diemban oleh presiden dan wakil presiden serta jajarannya berlangsung selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun lagi di periode selanjutnya jika menang dalam pemilihan umum.

Lalu, apa saja tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Berikut penjelasannya.

Tugas Pokok Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Tugas presiden tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

-Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (UU Pasal 10)

-Presiden memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul (UU pasal 13 ayat 1)

-Menerima dan menepatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (UU pasal 13 ayat 1)

2. Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

-Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (UUD pasal 4 ayat 1)

-Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya (UU pasal 3 ayat 2)

-Presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri (UU pasal 17 ayat 2)

-Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama (UU pasal 2 ayat 4)

-Presiden merancang UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR (UU psaal 23 ayat 2) 

-Presiden meresmikan anggota BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (UU pasal 23F ayat 1)

-Presiden memberikan persetujuan dan menetapkan Hakim Agung yang pencalonannya diusulkan oleh Komisi Yudisial dan DPR (UU pasal 24A ayat 3)

-Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR (UU pasal 24B ayat 3)

-Presiden menetapkan anggota hakim konstusi di MK yang diajukan oleh MA, DPR, dan juga Presiden (UU pasal 24C ayat 3)

Nah demikian Tugas Pokok Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini