Share

Rapat Bersama Nadiem Makarim, DPD Ingatkan PTM Harus Fleksibel

Kiswondari, Sindonews · Rabu 09 Februari 2022 13:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 09 624 2544589 rapat-bersama-nadiem-makarim-dpd-ingatkan-ptm-harus-fleksibel-DzRESpsANe.jpg Nadiem Makarim (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA – Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Medikbudristek) Nadiem Makarim membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah gelombang ke-3 pandemi Covid-19 serta RUU Pendidikan Dokter yang saat ini menjadi inisiatif dari DPR RI.

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengatakan, Kemendikbudristek telah mengeluarkan SE Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggraan Pembelajaran terkait PTM. Maka, pelaksanaan PTM harus memperhatikan status level pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) di setiap daerah.

"Kemendikbudristek harus memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi mengacu secara optimal pada SKB 4 Menteri dan SE Mendikbudristek No. 2 Tahun 2022, di antaranya dengan memperhatikan penyelenggaraan PTM terbatas di daerah PPKM level 1, 2, 3, dan 4," kata Sylviana, Rabu (9/2/20/2022).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPD Jihan Nurlela menilai bahwa ancaman learning loss sebagai dampak pandemi Covid-19 harus segera diatasi. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan PTM. Apalagi Indonesia memiliki visi untuk mencetak generasi emas di tahun 2045.

"Tapi kita juga perlu memberikan fleksibilitas dan mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan. Covid selalu bermutasi, yang hari ini omicron mortalitasnya rendah, tapi kita tidak tahu bagaimana yang akan datang," pesan Jihan Senator asal Provinsi Lampung ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nadiem Makarim menyarankan agar PTM tidak dihilangkan sepenuhnya. Karena jika pembelajaran dilakukan secara jarak jauh secara 100%, maka akan lebih sulit mengatur operasional sekolah untuk melakukan PTM ke depannya. Dirinya mengatakan bahwa instansinya memberikan diskresi sampai 50% yang mengikuti PTM jika sebuah daerah ditetapkan pada status PPKM level 2.

"Kami harap yang level 1 dan 2 masih bisa melaksanakan 100% PTM. Kita menghindari PPKM level 4, jangan sampai kita menjalani PJJ penuh," ujar Nadiem secara daring.

Nadiem juga menjelaskan, selama kasus varian Delta, sekolah tidak menjadi klaster utama penularan. Justru potensi penularan yang lebih tinggi terdapat di rumah ataupun di tempat lain. Dirinya pun mendorong PTM tetap dilaksanakan di tengah pandemi untuk mengurangi ancaman learning loss.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini