Kemendikbudristek Dorong Peningkatan APK Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
Fasli juga menyoroti transparansi penerimaan mahasiswa baru di PTN harus diperjelas.
"Sehingga PTS tahu persis bagaimana dia mempertimbangkan berapa kuota per prodi, di daerah mana dan di tier mana. Jadi kita bisa membuat perencanaan yang lebih strategis dalam melihat peluang nanti. Tanpa itu akan susah," katanya.
Fasli menuturkan, selama ini proses penerimaan mahasiswa baru di PTS menunggu terlebih dulu para calon mahasiswa baru untuk berlomba di PTN yang mereka minati dan menunggu hasil seleksi di PTN tersebut. Setelah itu, katanya, ketika sudah tidak diterima di PTN dengan berbagai skema penerimaan maka baru beralih ke swasta.
Menurutnya, kondisi ini menyulitkan kampus swasta untuk merencanakan secara proaktif perkiraan mahasiswa baru yang diterima di tahun mendatang dan berapa kuota yang disediakan.
"Padahal penerimaan mahasiswa baru ini adalah darah utama dari berjalannya PTS yang 60 persen dari mahasiswa Indonesia dikontribusikan oleh PTS-PTS ini," katanya.
Fasli menjelaskan, forum ini dilakukan dengan tujuan mencari kemaslahatan bersama akan adanya peran pemerintah dan peran swasta.
"Sehingga apapun keputusan pemerintah bisa memberi win-win solution. PTN juga nyaman dan PTS punya peluang untuk melakukan perencanaan dan bisa hidup walau didera pandemi," pungkasnya. (din)
(Rani Hardjanti)
