Share

Mendikbudristek Bakal Sanksi Perguruan Tinggi yang Tak Mengajukan Bantuan UKT

Antara, · Kamis 05 Agustus 2021 12:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 05 65 2451286 mendikbudristek-bakal-sanksi-perguruan-tinggi-yang-tak-mengajukan-bantuan-ukt-6N5qipsazO.jpg Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim (foto: ist)

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi pada perguruan tinggi yang tidak mengajukan bantuan uang kuliah tunggal (UKT), padahal ada mahasiswa yang membutuhkannya.

“Kami juga mengupayakan sistem advokasi keringanan UKT di lingkup perguruan tinggi. Jika ditemukan, perguruan tinggi tidak mengajukan bantuan UKT padahal mahasiswa membutuhkan maka perguruan tinggi tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penalti kinerja yang berdampak pada alokasi anggaran,” ujar Nadiem.

Baca juga:  Ada Potensi Mahasiswa DO akibat Covid-19, Sri Mulyani Kucurkan Bantuan Uang Kuliah hingga 2022

Bantuan UKT tersebut harus diberikan 100% digunakan untuk bantuan UKT mahasiswa dan memastikan mahasiswa tidak ada yang sampai putus sekolah tanpa bantuan keuangan.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek kembali menyalurkan Rp745 miliar bagi mahasiswa terdampak Covid-19 melalui bantuan UKT pada 2021. Bantuan tersebut diberikan sesuai besaran UKT, maksimal Rp2,4 juta. Jika UKT lebih besar dari Rp2,4 juta, selisih UKT akan menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa.

Baca juga:  Pemerintah Jamin Keringanan Biaya Mahasiswa di Tengah Pandemi Corona

Sasaran bantuan UKT yakni mahasiswa yang aktif kuliah dan bukan penerima bantuan KIP Kuliah, Bidikmisi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil 2021.

Mekanisme pendataan penerima bantuan UKT yakni mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi mengajukan ke penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek. Bantuan UKT tersebut akan disalurkan langsung ke perguruan tinggi masing-masing.

“Mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT dapat melapor pada laman lapor.go.id, Kemendikbudristek memberikan advokasi bagi mahasiswa yang layak mendapatkan bantuan UKT tetapi tidak mendapatkan haknya,” terang dia.

Selain itu, anggaran bantuan UKT harus digunakan 100% untuk bantuan UKT tersebut dan pelaporannya harus transparan. Jika tidak, ada berbagai macam sanksi yang akan diberikan.

“Hal ini dilakukan agar tidak ada mahasiswa yang sampai berhenti kuliah, karena tidak bisa membayar. Itu menjadi metrik terpenting dan jangan sampai mahasiswa putus kuliah karena tidak ada uang untuk bayar UKT,” tegas dia. (din)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini