Pemkot Bogor Siapkan 797 Titik Wifi Gratis untuk Belajar Online
Tak ayal melalui SKB 4 Menteri pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan. "Revisi SKB 4 Menteri dan Kurikulum Darurat," kata Nadiem.
Pada revisi SKB 4 Menteri, pihaknya memberikan hak kepala daerah di zona hijau dan kuning untuk menentukan kesiapan belajar tatap muka dengan berbagai kondisi protokol kesehatan. "Sementara untuk zona orange dan merah tetap dilarang," katanya.
Terkhusus pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan pemerintah daerah, Kepala Sekolah masing-masing unit pendidikan harus mendapatkan izin komite sekolah, baru setelah itu bisa melakukan pembelajaran tatap muka.
"Kalau sekolah membuka pembelajaran tatap muka kemudian orangtua tidak setuju anaknya masuk sekolah, bisa melanjutkan PJJ. Sehingga kemerdekaan untuk menentukan juga ada di orang tua murid," tegasnya.
Nadiem menambahkan, Kurikulum Darurat merupakan kurikulum (2013) yang kemudian disederhanakan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Di masing-masing mata pelajaran, volume kompetensi dasar turun 20 sampai 40 persen alias hanya fokus pada materi esensial saja.
Pihaknya juga menyediakan modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orangtua dan siswa yang diperuntukkan untuk PAUD dan SD yang mana modul belajar dijalankan dengan prinsip bermain adalah belajar.
"Kami juga menyiapkan anggaran Rp 7,2 Triliun untuk subsidi kuota internet. Siswa mendapatkan 30 GB, Guru mendapat 42 GB, Mahasiswa dan Dosen mendapat 50 GB," imbuhnya.
(Awaludin)
