Share

Puncak Guru Pensiun Harus Diantisipasi

Koran SINDO, · Rabu 13 Maret 2019 11:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 13 65 2029295 puncak-guru-pensiun-harus-diantisipasi-UCnDd3RWXV.jpg Ilustrasi Guru (Foto: Okezone)

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, pemerintah harus menganggap serius pensiunan guru pada 2022 tersebut sebab Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 dan bonus itu hanya akan menjadi bermanfaat dan bukan bencana apabila ada sistem pendidikan yang baik.

“Dan, guru adalah tulang punggung pendidikan,” katanya. Untuk rekrutmen guru baru, jelas politikus PPP ini, paling tidak pemerintah harus berusaha memenuhi sesuai dengan jumlah rekrutmen guru pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia mengaku bersyukur apabila pemerintah ada solusi untuk memikirkan nasib 750.000 guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri dan 750.00 guru yang bekerja di sekolah swasta agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.

Sekretaris Departemen Pembinaan Mental dan Spiritual PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Jejen Musfah berpendapat, pemerintah harus melakukan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) baik berstatus PNS ataupun PPPK secara bertahap untuk mengantisipasi guru pensiun tersebut.

guru

Dia menyampaikan, guru honorer harus diberikan kesempatan menjadi ASN. Namun, pemerintah bisa melakukan seleksi dengan melihat prestasi yang telah diraih para guru honorer tersebut.

Dosen Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melanjutkan, guru yang direkrut pun bisa langsung dipilih dari para lulusan calon guru dari lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusan dari non LPTK.

“Mengundang 10 terbaik lulusan LPTK dan non LPTK disetiap mata pelajaran/program studi untuk menjadi guru ASN,” jelasnya. Sementara dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Banyuasin, Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin Askolani memberikan apresiasi ke pada pemerintah atas kebijakan baru pengangkatan PPPK sebagai solusi terhadap guru honorer yang sudah lama mengabdi, tapi belum diangkat.

“Kami berterima kasih atas kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian kepada guru honorer. Kemarin kami menyelenggarakan tes PPPK, ada 600 guru lebih yang mengikut tes tersebut,” terang Askolani.

Di Kabupaten Banyuasin, jumlah guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 4.176 orang. Sedangkan guru non ASN berjumlah 4.910 orang. Para guru tersebut tersebar di berbagai lembaga pendidikan, yaitu 492 lembaga PAUD, 501, 118 SMP, 55 SMA, dan 18 SMK.

(Neneng Zubaidah)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini